Aksi 11 April, 12 Tuntan Sulbar Bergerak Setejui DPRD Sulbar

Mamuju, Uncategorized618 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Mamuju yang tergabung dalam Aliansi Sulbar Bergerak melakukan aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022.

Aksi yang dimulai dari Kampus Unimaju Mamuju menuju gedung DPRD Sulawesi Barat, turut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Jendral Lapangan,Refli Sakti Sanjaya dalam orasinya mengatakan bahwa aksi yang kami lakukan hari ini setidaknya membawa 12 poin tuntutan yang menjadi kesepakatan kami dalam aliansi ini.

Adapun tuntutan dari Sulbar Bergerak diantaranya adalah :

1. Tolak penundaan pemilu dan amandemen UUD 1945.

2. Turunkan harga BBM.

3. Turunkan harga sembako.

4. Tolak kenaikan PPN.

5. Cabut UU IKN.

7. Tolak hutang baru, hapus hutang lama.

8. Stop impor bahan jadi, stop ekspor bahan mentah.

9. Sahkan RUU Masyarakat hukum adat dan RUU Kepulauan.

10. Kawal pengesahan RUU TPKS.

11.Revisi UU ITE.

12. Stop kriminalisasi mahasiswa dan masyarakat.

Sementara, Ketua DPRD Sulbar, Hj. Suraidah Suhardi, yang menerima massa aksi mengaku bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa hari ini kami juga bersepakat.

” Saya dan partai demokrat ada di belakang adek – adek,” kata Suraidah.

Lebih jauh, dirinya menjelaskan bahwa, apa yang menjadi keresahan dan tuntutan mahasiswa tentu kami juga merasakan hal yang sama.

Berbagai problem dalam Negara kita saat ini, juga turut menjadi sorotan politisi partai Demokrat ini diantaranya utang Negara termasuk juga utang daerah Provinsi Sulawesi Barat.

“Jadi, bukan hanya Negara atau di pusat yang berutang, tetapi kita juga di Sulbar ikut berutang untuk membiayai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga saat ini bermasalah,” ujar Suraidah.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim, menegaskan bahwasecara kelembagaan, apapun agenda terselubung yang coba dibangun oleh kelompok tertentu sebagai upaya penundaan pemilu, maka tentu ini adalah pembunuhan agenda demokrasi yang kita perjuangkan secara bersama – sama.

Atas apa yang menjadi tuntutan Sulbar Bergerak, Wakil DPRD Sulbar ini mengaku menyetujui hal tersebut, meski ada beberapa hal yang perlu didorong melalui saluran hukum seperti yudisial review

“Beberapa poin yang menjadi tuntutan Sulbar bergerak tentu kami sepakati dan terkait persoal beberapa UUD yang kemudian ingin di tolak ataupun ingin direvisi, sebagai Negara hukum tentu kita punya saluran seperti melalui yudisial review” simpul politisi NasDem Sulbar ini.

Untuk diketahui bahwa semua yang menjadi tuntutan Sulbar Bergerak yang telah disepakati oleh DPRD Sulbar, dimuat dalam bentuk berita acara yang kemudian ditanda tangani oleh perwakilan Aliansi Sulbar Bergerak dan pimpinan DPRD Sulbar dan tembusan kepada DPR RI dan Presiden RI.

[Riadi]

Komentar