Aksi Di DPRD Sulbar, Berikut Tuntutan Aliansi Pumuda Sulbar Melawan

Daerah396 Pembaca

Darasaksara.com – MAMUJU – Aliansi Pemuda Sulbar Melawan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar, Senin 30 Januari 2023.

Koordinator Lapangan Nandar mengatakan, kurang lebih dari 18 Tahun Provinsi kita tercinta. Memang usia muda,tapi sangat produktif untuk berkembang. Namun, untuk berkembangnya suatu Daerah maka harus disertai dengan seimbangnya pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Daerah tersebut.

Lebih jauh, Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Mamuju ini menjelaskan bahwa, melihat Sulawesi Barat hari ini, kami dari Aliansi Pemuda Sulbar melawan melihat ada kesenjangan nyata antara pembangunan dan kesejahteraan sosial terlalu berjarak.

Menurutnya, banyaknya pekerjaan rumah pasca gempa dan timbulnya masalah-masalah sosial di masyarakat, seperti krisis ekonomi di tingkatan lokal daerah hal itu terlihat peningkatan angka kemiskinan, stunting, dan masalah-masalah pelanggaran ham dan kekerasan seksual menjadi isu populer.

Tak hanya itu, Nandar juga menyoroti penerapan parkir berbayar di rumah sakit regional Sulbar yang sangat meresahkan masyarakat.

Dari hal tersebut kata Nandar, kami Aliansi Pemuda Sulbar melawan mengganggap bahwa harus adanya respon extra parlemen jalanan dan upaya perlawanan untuk terus menyuarakan suara-suara rakyat di garis depan ketika perwakilan rakyat tidak mampu mengemban amanah ini,” tegas Nandar.

Pada aksi tersebut ada 9 poin yang menjadi tuntutan Aliansi Pemuda Sulbar Melawan diantaranya :

1. Cabut aturan parkir berbayar di RSUD Sulawesi Barat.

2. Evaluasi jajaran dan copot direktur RSUD Sulawesi Barat.

3. Cabut SOP penenganan aksi unjuk rasa yang ada di Pemprov Sulbar.

4. Evaluasi RZWP3K yang tidak partisipatif.

5. Menagih janji data presesi Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

6. Mendesak pemprov Sulbar untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di
Sulawesi barat.

7. Mendesak Pemprov Sulbar  untuk melakukan percepatan penyusunan pergub tentang
penetapan harga TBS dan melibatkan masyarakat sipil.

8. Berikan sanksi kepada perusahaan nakal.

9. Mendesak pemprov membuat tim khusus penengan kekerasan seksual di sulbar.

[Riadi]

Komentar