Aktivis Asal Tommo Ikut Gaungkan Penolakan Pembangunan PLTA Hydro Ecopower Di Karama

Darasaksara.com – Mamuju – Wacana atas Pembangunan PLTA DND Hydro Ecopower yang akan dipusatkan di Karama masih terus menuai penolakan dari sejumlah elemen.

Seperti halnya dari Masyarakat Tommo, mereka juga ikut menggaungkan penolakan atas adanya rencana pembangunan PLT tersebut.

Iswar selaku pemuda asal Kecamatan Tommo mengaku bahwa, atas adanya rencana pembangunan PLTA ini tentu bukan tanpa alasan, sebab salah satu wilayah yang akan terkena imbas adalah Kecamatan Tommo.

Lebih jauh, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju ini menjelaskan, penolakan yang digagas oleh kawan-kawan Gerakan Mahasiswa menolak Plta Karama adalah gerakan lanjutan dari adanya penolakan besar-besaran yang dilakukan masyarakat adat Kalumpang Raya pada tahun 2011-2012.

Selain itu, kata aktivis PMII Cabang Mamuju ini bahwa, penolakan rencana pembangunan PLTA DND Hydro Ecopower ini berangkat dari beberapa alasan. Diantaranranya, berawal dari hasil rapat pembahasan Amdal, Audiensi bersama OPD Terkait, Membaca dokumen Amdal dan lain sebagainya ialah merupakan indikator adanya gerakan yang dibangun oleh kelompok Mahasiswa.

Rencana kehadiran Mega proyek tersebut tentu menyisahkan kekhawatiran dimana dapat dilihat dari aspek sejarah, budaya, kebencanaan, ekonomi, dan Psykologis,” ujar Iswar.

Dirinya menambahkan bahwa belum lagi kebutuhan tenaga listrik di Sulawesi Barat terbilang surplus, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik sudah lama beroperasi dengan daya yang sangat besar, contoh saja PLTA Tumbuan dengan daya 1450 MW dan PLTU Belang-belang dan Sulbar hanya memerlukan daya sebanyak 60 MW saja.

Bagi mahasiswa berambut gondrong ini, seluruh elemen harus mampu melihat bahwa situs-situs yang berada ditanah Adat Kalumpang-Bonehau merupakan situs yang patut untuk dilindungi, karena menurut penelitian arkeologis situs yang berada di Kalumpang ialah peninggalan purba bangsa Astronesia yang menjadi peninggalan kita bersama.

Iswar menambahkan bahwa bicara Kalumpang, tentu kita akan berbicara secara luas, dimana bukan hanya milik orang Kalumpang saja namun situs bersejarah ini adalah milik dunia. Namun hingga kini tidak ada upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah apalagi melindungi kekayaan sejarah.

Untuk menjaga semua itu, Iswar berharap ada upaya dari pemerintah untuk tetap berperan aktif dalam menjaga apa yang menjadi kekayaan kita.

Secara legal standing, situs dan beberapa kekayaan kebudayaan yang berada di Bonehau-Kalumpang tidak memiliki kekuatan hukum positif, karena tidak adanya regulasi yang mengatur serta mengikat untuk pelestarian peninggalan-peninggalan prasejarah, budaya, dan peradaban di tanah adat Kalumpang Raya,” Pungkas Iswar pada laman ini Sabtu 19 Februari 2022.

Ar/Da.

Komentar