oleh

Aktivis FPPI Mamuju, Nilai Keputusan Gubernur Sulbar Terkait UMP 2023 Perlu Ditinjau Ulang

Darasaksara.com – Mamuju – Aktivis FPPI Pimkot Mamuju menilai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No :188.4/447/Sulbar/XI/2022 Tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 terkesan tergesa – gesa.

“Saya melihat dari keputusan Gubernur ini terkesan tergesa – tergesa, bagimana tidak, memang dalam point ketiga dan keempat keputusan tersebut perusahaan dan buruh untuk soal kontrak upah ditentukan oleh perusahaan dimana buruh bekerja,” kata Muh Irfan.

Dia juga menyebut bahwa Pemprov Sulbar tidak menetapkan harga upah.

“Jadi ketika perusahaan menetapkan harga upah hanya satu juta, itulah yang akan diterima oleh para buruh karena tidak ada harga upah yang ditetapkan oleh Pemprov,” ungkap Aktivis FPPI Mamuju ini.

Menurutnya, Pemprov harus jelih melihat, jangan terburu – buru mengeluarkan SK itu, ini secara tidak langsung para buruh dianak tirikan oleh Pemerintah karena dia melempar ke perusahaan persoalan upahnya.

Irfan menambahkan bahwa harus ada jaminanlah dari Pemprov untuk buruh di Sulawesi Barat, jangan hanya melihat dari satu sisi saja tapi lihat juga pihak dari buruh.

Inti poin per poin dari SK Gubernur itu harus ditinjau kembali, karena sangat bahaya ketika upah ditentukan oleh perusahaan bukan dari Pemprov, seolah Pemprov dalam hal ini PJ Gubernur mau lepas tangan atau hanya menggugurkan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Melalui Keputusan Gubernur Sulbar tersrbut dia menduga ada upaya mempermudah investor dan eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Sulbar.

“Bisa – bisa juga karena undang undang No 11 tahun 2020 itu soal cipateker,
mempermudah investor dan eksploitasi sumber daya manusia serta sumber daya alam masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Barat ini,” kunci Irfan.

[Riadi]

Komentar

News Feed