Aliansi Barisan To Malaqbi Nilai Ada Tendensi Kebencian Pada Hak Interpelasi

Berita, Mamuju651 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Hak interpelasi yang bergulir di DPRD Sulbar nampaknya menyita perhatian publik. Tak terkecuali 10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Barisan to Malaqbi (ABM) juga ikut menganalisa langkah – langkah yang kini dilakukan oleh sejumlah legislator di Sulbar ini.

Dalam konferensi Persnya, Senin 16 Agustus 2021, Ketua ABM, Aldin mengaku, akan turut mengawal interpelasi yang saat ini bergulir, dan berharap semuanya berjalan sesuai koridor Sebagaimana yang diatur dalam tatib.

” Sesuai dengan peraturan tata tertib (Tatib) 2010 yang termaktub dalam Bab 10 pasal 106 sampai dengan ke 1, ke 4 dan 115, kami akan melibatkan diri dalam pengawalan,” kata Aldin.

Pihaknya menilai, selama proses Interpelasi ini bergulir, dari pemberitaan yang ada, ada ancaman yang begitu dahsyat dilatar belakangi dengan kebencian yang diproduksi setiap hari.

Selain itu, Aldin juga mempertanyakan spirit lahirnya hak interpelasi di DPRD Sulbar ini, menurutnya, apakah yang mereka perjuangkan ini adalah pokok pikiran DPRD atau memang untuk kepentingan rakyat.

Lebih jauh, Aldin menjelaskan, kami melihat bahwa hak interpelasi yang saat ini bergulir, itu hanya kata – kata saja secara normatif, namun dibaliknya ada kebencian yang ditujukan kepada Gubernur kita, padahal konsep pemerintahan politik kita di Sulbar ini adalah Maju Malaqbi yang tertuang dalam RPJMD.

Aldin menilai, sejak munculnya inisiator hak Interpelasi di DPRD Sulbar, dari situlah awalnya kebencian – kebencian yang kita baca di media, subtansinya bukan lagi kebijakan pemerintah yang disorot, tetapi lebih kepada pribadi Gubernur kita.

Sehingga, tentu sebagai masyarakat tidak menginkan Gubernur kita diperlakukan demikian,” imbunya.

Hal lain yang menjadi perhatian serius ABM ini adalah saat hak interpelasi bergulir, DPRD Sulbar kemudian melakukan penggalangan untuk mewacanakan hak angket, sementara tujuan hak angket itu untuk apa ?, ” Tegas Aldin.

” Hak interpelasi ini belum selesai,tetapi sudah diwacanakan hak angket, ada mekanisme yang mengatur dalam Bab 10 tentang penggunaan hak DPRD itu, dalam tatib nomor 1 tahun 2010,” kata Aldin.

Ketua LAKIP RI itu juga menegaskan bahwa semestinya DPRD Sulbar harus lebih mengedepankan langkah – langkah intelektual, jangan hanya kebencian yang diproduksi.Lembaga yang dikomandoinya itu tentu berharap bahwa hak interpelasi itu harus berjalan sesuai dengan aturan.

” ABM berharap hak interpelasi di DPRD Sulbar saat ini itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, terlebih jangan ada tendensi mau menggulingkan Gubernur dengan menggertak melalui penggunaan hak angket, termasuk wacana mau menjemput paksa,” harapnya.

Untuk itu, hentikanlah upaya memproduksi kebencian, karena ini tidak sesuai nilai – nilai kemalaqbian kita di Sulawesi Barat,” kunci Aldin.

Ar/Da.

Komentar