oleh

Aliansi Kalukku Melawan Gelar Aksi Unras Tolak Omnibuslaw

-Mamuju-230 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Kalukku Melawan menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Simbuang, Jl Martadinata Mamuju, Kamis (5/11/20).

Dalam aksi tersebut, mereka kembali menggemakan penolakan terhadap Undang – undang cipta kerja Omnibuslaw.

Muh. Risal selaku Jendral lapangan mengatakan, undang – undang cipta kerja omnibuslaw tidak hanya dikritik karena isinya yang dianggap merugikan pekerja dan akan berdampak buruk untuk aspek lingkungan.

Risal menilai bahwa dalam pembuatan undang – undang cipta kerja omnibuslaw ini terdapat cacat prosedural yang seharusnya tidak diabaikan.

Lebih jauh, pria berambut gondrong ini menjelaskan bahwa pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, DPR dan Pemerintah telah sepakat mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi UU.

“Undang-undang ini pertama kali diajukan oleh Presiden Joko  Widodo sekitar setahun lalu, tepatnya pada 20 Oktober 2019, saat ia dilantik untuk masa jabatan keduanya. Proses pembahasan RUU tersebut memakan waktu kurang dari enam bulan sejak pertama kali dibahas di legislatif pada 14 April lalu,” jelas Risal.

Menurutnya, ini adalah waktu yang sangat singkat untuk membahas RUU yang sangat besar, yang mengubah 79 undang-undang yang ada, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ditangani dengan baik, yang seharusnya menjadi prioritas DPR.

Lebih jauh aktivis pentolan Unismuh Makassar ini mengungkapkan bahwa, akademisi, serikat pekerja, aktivis lingkungan,  dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja pada hak asasi manusia, telah mengkritik RUU tersebut untuk ketentuan yang membahayakan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dan pekerja.

Banyaknya polemik yang diciptakan oleh omnibuslaw ini kemudian mendapatkan pembenaran dari pemerintah dan DPR. pembenaran dari hak buruh, hak perempuan, dan lain-lainnya,” kata Risal.

Hal lain kata Risal, ada hal inti dari omnibuslaw ini bertujuan untuk mempermudah investasi masuk. jelas bahwa perizinan tentang analisisi dampak lingkungan (AMDAL) akan berkurang.dengan mempermudah berarti mengurangi pembatasan dan procedural dalam memperhatikan Amdal.

Dia menilai bahwa analisis dampak lingkungan jika tidak dibarengi dengan prosedur yang ketat, akan berdampak buruk terhadap lingkungan, dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada segala aspek masyarakat buruh, nelayan, petani dan lainnya.

Belum lagi masyarakat adat yang memiiki tanah adat akan tergusur, sebab dalam omnibuslaw tidak mengatur dengan jelas hak Masyarakat adat,”ungkap Risal.

Sejak awal dibahas di DPR, akademisi hingga pegiat lingkungan menyebut sejumlah pasal dalam omnibuslaw yang berpotensi menyingkirkan hak masyarakat dan pengelolaan alam yang berkelanjutan. konflik yang begitu rawan akan terjadi, bagaimana kemudian konflik yang dialami oleh suku Knipan di Kalimantan atau suku Mahuses di Papua yang menolak investasi di tanah adat mereka yang dinilai tidak cocok untuk masyarakat,” papar Risal.

Untuk itu, kami dari Aliansi Kalukku Melawan mendesak agar segera mencabut undang – undang omnibuslaw, cabut undang – undang cipta kerja dan cabut undang – undang minerba.”kunci Risal.

Penulis  : Yusriadi.

Editor    : Darasaksara.com

Komentar

News Feed