oleh

Begini Jawaban Pemkab Polman Soal Tuntutan Mahasiswa

Darasaksara.comPolman – Atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar melalui demonstrasi terhadap proses pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, akhirnya mendapat respon dari Bupati Polewali Mandar.

Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan nomor : B.64/Bupati/445/007/2020 Prihal Jawaban Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Balanipa tertanggal 13 Juli 2020.

Dalam surat tersebut berisi tindak lanjut atas apa yang menjadi tuntutan Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar, Aliansi Masyarakat Balanipa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar.

Pada poin pertama dalam surat tersebut dimana tuntutan pertama meminta pencopotan Plt. Direktur RSUD Polewali Mandar, dimana atas tuntutan tersebut, pihak Plt. Direktur RSUD Polman telah melakukan pengunduran diri secara sukarela, dengan pertimbangan agar yang bersangkutan dapat lebih fokus pada jabatan defenitif sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Polewali Mandar dan surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Bupati Polewali Mandar dan dalam proses pengkajian.

Hal lain dimana terkait tuntutan untuk memberikan sanksi kepada petugas medis untuk menolak memberikan tindakan medik kepada pasien kasus kematian bayi, pihak RSUD Polewali telah memberikan berupa teguran dan untuk sementara dokter tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis.

Selain itu, soal upaya menyiapkan ruangan khusus untuk pasien covid -19 di RSUD Polewali,
pihak RSUD sudah menyiapkan dengan cara melakukan pembenahan ruangan operasi khusus untuk penderita covid -19 dan diperkirakan telah rampung dalam waktu dekat dan siap digunakan.

Menanggapi atas jawaban Pemkab Polewali Mandar, jendral lapangan Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar, Muh Ridwan mengatakan, Kami berharap untuk pencopotan ini harus segera di finalkan.

Pihaknya mengaku akan terus memantau terkait pembenahan fasiliatas RSUD Polman untuk ruang operasi pasien covid – 19 yang menjadi salah satu tuntutan.

“Sementara untuk pembenahan ruangan yang akan segera dilakukan kami akan terus memantau,” kata Ridwan.

Selain itu kata Ridwan, tuntutan kami mengenai tim gugus tugas yang harus di evaluasi tidak terjawab didalam surat pak Bupati, sehingga kami meminta agar tim gugus untuk segera memberikan kabar mengenai evaluasi kinerja. Harapan kami agar tidak terjadinya kekosongan jabatan di RSUD mestinya pihak pemerintah segera melakukan penunjukan pejabat defenitif.

Kedepan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar harus jauh lebih memaksimalkan pelayanan terhadap keselamatan pasien,” kunci Muh Ridwan, Senin (13/7).

Penulis   : Muh. Afdillah

Editor     : Muh Zen.

Komentar

News Feed