Buntut Panjang Polemik Pilkades, GMMPD Duduki Kantor PMD Mamuju

Darasaksara.com – Mamuju – Buntut panjang dari aksi demonstrasi selama empat hari berturut – turut atas adanya dugaan kecurangan proses pemilihan Kepala Desa disejumlah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju, sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam
“Gerakan Mahasiswa & Masyarakat Pejuang Demokrasi akhirnya menduduki kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kabupaten Mamuju Selasa 14 Desember 2021.

Dari pantauan laman ini, tepat pukul 22.28 WITA, terlihat sejumlah mahasiswa yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian menduduki kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Mamuju dengan memasang tenda terpal.

Ilal Ikhsan selaku koordinator lapangan mengatakan, apa yang kami lakukan hari ini dengan menduduki PMD, tentu merupakan wujud keseriusan dan sikap konsistensi teman – teman yang tergabung dalam gerakan ini untuk tetap mengawal semua yang menjadi rekomendasi kami.

Hal lain kata Ilal, aksi dengan menduduki Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Mamuju malam ini, tentu kami menganggap bahwa rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Mamuju tadi masih perlu tetap dikawal sampai kami benar – benar bisa memastikan dari 10 poin rekomendasi yang kami tawarkan itu bisa ditindak lanjuti.

Lebih jauh pentolan aktivis PMII Mamuju ini menjelaskan bahwa, dari 10 poin rekomendasi tersebut DPRD Mamuju melalui Komisi I Bidang Pemerintahan setelah melakukan RDP dengan instansi terkait, maka direkomendasikan diantaranya :

1. Direkomendasikan kepada Kadis PMD Mamuju selaku ketua panitia Kabupaten Pemilihan kepala Desa untuk bekerja secara profesional berdasarkan SOP sesuai koridor dan Peraturan perundang – undangan dan untuk memenuhi asas transparansi maupun kepatuhan sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

2. Diminta kepada panitia pelaksana membuka seluas luasnya hasil atau nilai tes masing – masing calon Desa dan tidak bekerja berdasarkan pertimbangan atau kedekatan politik semata.

3. Direkomendasikan kepada Bupati Mamuju untuk tidak membiarkan panitia Kabupaten maupun tim seleksi bekerja sendiri – sendiri dan jangan diberi peluang untuk diintervensi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab apalagi orang – orang yang diluar.

4. Diminta kepada Bupati Mamuju mengevaluasi dan melakukan kajian ulang dan mendalam, atas sejumlah permasalahan yang timbul selama tahapan Pilkades yang telah dilaksanakan oleh panitia khususnya dalam hal ini panitia ditingkat Kabupaten, dan pada saat kondisi seperti inilah
unsur Forkopimda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur susunan kepanitian Kabupaten untuk pelaksanaan Pilkades serentak, sangat diharapkan kehadiran dan peran sertanya untuk duduk bersama mencari solusi meredakan kegaduhan demi terciptanya suasana yang aman nyaman dan tertib serta kondusif.

5. Jika panitia Kabupaten dan tim seleksi dianggap tidak profesional dan tidak bisa mandiri dalam menentukan sikap pada pengambilan keputusan dalam pengertian selalu bekerja berdasarkan pesanan, maka diminta kepada Bupati untuk memperingati bahkan bila perlu Bupati segera mereposisi kepanitiaan dan tim seleksi tersebut dengan panitia dan tim seleksi yang lebih independen dan yang lebih paham regulasi.

6. Terhadap proses tahapan Pilkades pada sejumlah Desa dianggap tidak bermasalah, diminta untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkades terutama bagi Desa yang jumlah bakal calon Desa tidak melebihi lima orang calon dan sudah ada penetapan berita acara penetapan calon dari panitia lima Pilkades setempat.

7. Bagi sejumlah Desa yang sampai hari ini bergejolak sekalipun ada nomor undian, tetapi dianggap masih bermasalah, diminta kepada Bupati Mamuju untuk dilakukan penundaan sementara sambil dicarikan solusi terbaik.

8. Direkomendasikan kepada Bupati Mamuju sebagai salah satu tawaran solusi dari hasil pertemuan hari ini, bahwa bagi beberapa Desa yang bakal calon kadesnya yang lebih dari lima orang namun yang diloloskan oleh panitia Kabupaten hanya dua, tiga dan empat orang, maka diminta untuk dikaji ulang dan kembali harus dicukupkan lima calon untuk dapat mengikuti kontestasi Pilkades.

9. Desa yang kami maksud membutuhkan kajian yang mendalam berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk ditunda antara lain seperti yang hadiri dalam RDP.

10. Merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar memerintahkan pihak inspektorat selaku aparat pengawasan internal Pemerintah untuk segera memeriksa Kadis PMD Kabupaten Mamuju yang patut diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dan ada unsur kesengajaan pemaksaan kehendak pada proses tahapan Pilkades di Kabupaten Mamuju. Dan jika terbukti, maka diminta kepada bupati Mamuju memberi tindakan yang tegas.

Dari semua poin dari yang direkomendasi dan ternyata tidak disikapi oleh Bupati Mamuju dan panitia pelaksana, atau sebagian sudah disikapi namun belum dapat diterima oleh kelompok penyampai aspirasi ,makan perwakilan Desa dipersilahkan jalur hukum atau melaporkannya ke aparat penegak hukum,” pungkas Ilal.

Ar/Da.

Komentar