Darurat Kekerasan Seksualitas Perempuan & Anak, Kopri Mamuju Wacanakan RUU TPKS

Mamuju424 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Kasus kekerasan seksualitas pada perempuan dan anak cukup menyita perhatian publik saat ini, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat. Sujumlah kasus terus mencuat.

Merespon hal tersebut, aktivis perempuan ikut menyoroti fakta yang saat ini sedang marak dibincang diberbagai kalangan.

Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Cabang Mamuju Periode 2021 – 2022, Wilmaela S mengatakan, kita ini sedang berada dalam situasi darurat kekerasan perempuan dan anak, sehingga butuh untuk berbareng bergerak bersama, mewujudkan hak asasi perempuan ditegakkan sepenuhnya.

Melihat fenomena tersebut, Kopri pun ikut andil dalam menyikapi dan menindaklanjuti sesuai dengan kapasitas, seperti meningkatkan SDM perempuan – perempuan sekitar, mengadvokasi, mendampingi, sampai membantu dinas keperempuanan dalam penanganan.

Lebih jauh, mahasiswi Unimaju ini mengaku bahwa, sejauh ini sangat banyak upaya yang dilakukan, mulai dari kepengurusan sebelumnya sampai dengan sekarang, Kopri terus berusaha untuk bersinergi dengan lembaga – lembaga perempuan, OKP, komunitas, dan sebagainya yang arah dan tujuannya itu sama, yakni memperjuangkan kemerdekaan perempuan yang sesungguhnya.

Ditanya soal sikapnya terhadap wacana RUU TPKS, Ella sapaan akrab dari aktivis PMII Cabang Mamuju ini mengaku mendukung atas upaya untuk mengesahkan.

” Jadi, terkait RUU TPKS, Kopri Mamuju tentu sangat mendukung untuk segera disahkan,” kata Ella.

Menurutnya, hal Ini sangat penting mengingat kekerasan seksual kian marak dan terus terjadi di sekeliling kita.Jumlah kasus yang terus meningkat menjadi pertanda bahwa situasi makin darurat bahkan lingkungan pendidikan dan keluarga kini seringkali menjadi ruang pelecehan seksual terkhususnya di kabupaten mamuju itu sendiri.

Ella mengungkapkan bahwa, kenapa RUU TPKS harus sesegera mungkin disahkan, hal itu karena regulasi hukum kita belum cukup dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada, karena hanya melingkupi dua hal yaitu pemerkosaan dan pelecehan, padahal sesungguhnya kekerasan seksual memiliki cakupan yang lebih luas.

Alasan lain yang menjadi perhatiannya adalah, RUU TPKS ini penting segera disahkan karena makin tidak terkendalinya angka kekerasan seksual di lingkungan Masyarakat, RUU TPKS ini juga mencakup hal terkait perlindungan bagi korban, keluarga korban hingga saksi.

Pihaknya berharap, atas upaya dorongan pengesahan RUU TPKS ini tidak hanya masuk dalam prolegnas prioritas pada tahun 2022.

” Kita berharap RUU TPKS ini tidak hanya masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022, tetapi dapat disahkan oleh perwakilan kita di DPR RI,” harap Ella.

Sementara, terkhusus di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, harus ada komitmen bersama dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif pada perempuan.

Pemerintah Daerah terkhusus di Sulawesi Barat, perlu meningkatkan komitmen bersama dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.Sehingga, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, organisasi keperempuanan atau kalau perlu melibatkan komisi perlindungan anak dan perempuan,” ungkap Ella.

Semua elemen ini perlu berbareng bergerak bersama melakukan usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah personal, ranah publik, komunitas, maupun dalam ranah pemerintah itu sendiri,” pungkas Ella Senin 7 Maret 2022.

[Riadi]

Komentar