Demo Dugaan Ijazah Palsu, Begini Jawaban KPU Mamuju

Berita1,448 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Sejumlah massa yang mengatasnamakan ” Komunitas Peduli Pendidikan Sulawesi Barat” menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU Mamuju dan Bawaslu Mamuju, Senin (22/09).

Pada aksi tersebut, Dino Alfian Hamid selaku koordinator aksi menilai KPU Mamuju telah bertindak tidak profesional atas dugaan pelanggaran hukum oleh salah satu bakal calon Wakil Bupati Mamuju periode 2020.

Dari hal tersebut, Komunitas Peduli Pendidikan Sulbar menguraikan sejumlah dugaan ijazah Palsu diantaranya:

1. Ijazah yang digunakan Ado Mas’ud adalah ijazah dari universitas Veteran Republik Indonesia Makassar yang dikeluarkan oleh Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, dengan nomor ijazah : UV-B-06.01305.11 serta nomor pokok mahasiswa 0941298, ditanda tangani oleh Dekan Drs. Herman Sipayo,M.Si dan Rektor Drs. Baso Amran Amir, M.Si tanggal 14 November 2011.

2. Nomor induk Mahasiswa yang sama yakni 0941298 dichek online di ppdikti.kemdikbud.go.id ternyata atas nama EDUARDUS ANDO dengan status belum lulus.

3. Tahun 2011 rektor UVRI adalah Prof. Samsul Bachri bukan Drs. Baso Amran Amir, M,Si seperti yang bertanda tangan di ijazah . Jabatan Drs. Baso Amran Amir, M,Si ketika itu adalah Sekertaris Yayasan Karya Darma.

4. Sejak Tahun 2008 – 2011 Drs. Baso Amir, M.Si menandatangani kelulusan 900 Mahasiswa yang tidak diakui keabsahan ijazah oleh kopertis Wilayah IX (sekarang L2DIKTI).

5. Berdasarkan surat kopertis No. 3934/009/KL/2011 (Prof. DR. H. Muhammad Basri Wello, MA) menyatakan kampus UVRI di Jalan Bawakaraeng 72 Makassar dan kampus II UVRI di Jl Baruga Raya Antang Makassar diakui legal. Sedangkan kampus UVRI dibawah pimpinan Drs. Baso Amran Amir, M.Si, yang terletak di Jl. WR. Soepratman dianggap ilegal.

6. Klaim KPU Mamuju bahwa pihaknya telah menerima surat dari L2DIKTI Wilayah II Sulawesi dan Gorontalo (Dahulu Kopertis IX) patut diragukan kebenarannya. Andaipun itu benar – benar ada, patut diduga dikeluarkan atau diperoleh dengan cara melanggar hukum, karena tidak mungkin sebuah institusi mengeluarkan surat yang berbeda apalagi ini soal keabsahan ijazah.

7. Klarifikasi Ado Mas’ud disebuah media online dengan mengatakan bahwa “Saya sudah dua periode jadi anggota DPRD Kabupaten Mamuju, tidak mungkin ijazah saya palsu, bahkan pihak dari KPU sudah membenarkan keabsahan ijazah dari hasil klarifikasi kepihak PDDikti” merupakan pembelaan yang sangat lemah secara hukum bahkan cenderung pembelaan politis.

Contoh kasus JR Saragih sudah dua periode menjabat sebagai Bupati di Simalungun dan ketika mendaftar diri sebagai calon Gubernur Sumatra Utara 2018. Dia juga menjadi tersangka pemalsuan legalisir foto copy ijazah SMA yang digunakan untuk melengkapi syarat pendaftaran peserta Pilkada.

Dari 6 poin uraian kasus, Dino menyebut bahwa kami menduga KPU Mamuju sengaja melakukan verifikasi seadanya, memiliki kemungkinan berpihak dan tidak bersedia menanggung resiko untuk berbuat jujur dan adil.

Untuk itu, kami dari Komunitas Peduli Pendidikan Sulbar :

1. Mendesak kepada Bawaslu Mamuju untuk mengembalikan marwah demokrasi pada jalur yang benar yang patut diduga telah dengan sengaja KPU Mamuju selewengkan.

2. Mengeluarkan rekomendasi memerintahkan KPU Mamuju untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh atas dugaan ijazah palsu Ado Mas’ud, S.Sos.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan tersebut, Komisioner KPU Mamuju, Devisi Hukum dan Pengawasa, Hasdaris, S.IP. mengatakan, jadi demo ini adalah sebuah proses demokrasi juga, sementara Pilkada ini adalah bagian dari demokrasi juga, jadi kita hargai dimana niatnya bagus karena ingin mencari pemimpin yang memiliki integritas yang baik.

Namun, menurutnya, terkait pernyataan sikapnya untuk meminta KPU Mamuju melakukan klarifikasi secara komprehensif atau penelitian secara komprehensif itu diluar dari Kewenagan KPU.

Sementara Ahmad Amran Nur, S.Pd. menjelaskan bahwa, terkait pernyataan ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang yang sebelumnya menyebut bahwa pihaknya sudah menerima surat dari L2Dikti dan menyatakan bahwa Ado’ Mas’ud yang ada di ijazah itu sah sesuai dengan peraturan kementrian, dimana saya mau sampaikan bahwa wilayah KPU itu hanya mengklarifikasi ke Kampus antara perbedaan nama di E- KTP dan Ijazah.

” Untuk surat dari L2DIKTI, yang itu adalah SK penegasan dari L2DIKTI bahwa kampus atas nama Karya Dharma itu adalah kampus yang bersyarat untuk melakukan proses perkuliahan,” kata Amran.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa, kenapa kemudian ketua KPU sebelumnya menyatakan bahwa itu sah dan benar, karena disurat keterangan yang ditanda tangani oleh pihak kampus disitu menyatakan bahwa ijazah ini sah.

Hal lain, itu diperkuat lagi dengan surat dari Mentri riset yang diserahkan melalui L2DIKTI, yang dalam poinnya sangat jelas bahwa penyelenggara program studi pada Universitas Veteran Republik Indonesia di kota Makassar yang diselenggarakan oleh yayasan degiur Veteran Republik Indonesia, sebelum keputusan Mentri ini ditetapkan dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan keputusan Mentri, yang dimaksudkan ini adalah Karya Dharma,” papar Amran.

Pihaknya juga mengakui bahwa ada kebingungan terkait persoalan status kampus yang menjadi polemik di publik.

” Kemarin ada kebingungan terkait persoalan kampus, makanya teman – teman berinisiatif ke L2DIKTI, jadi KPU ke L2DIKTI tidak mengklarifikasi persoalan perbedaan nama dan nim, karena itu bukan ranahnya KPU,” ujar Amran.

Jadi kami kesana, dalam hal ini ketua KPU hanya ingin mencocokkan bahwa kampus yang sebelumnya keluar Ijazah itu adalah Universitas Veteran, kemudian di sahkan oleh karya Dharma, jadi hanya mempertegas alamat,” kunci Amran.

Penulis : Mansyur.

Editor : Riadi.

Komentar