Dishut Sulbar & Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Respon Tuntutan Serikat Pengusaha Kayu

Darasaksara.com – Mamuju – DPRD Sulawesi Barat kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Serikat Pengusaha Pemegang IUIPHHK Sulawesi Barat bersama dengan Dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan Pos Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.

Pada rapat yang berlangsung di ruang komisi II DPRD Sulbar yang dipimpin Muh. Hatta Kainang, SH sejumlah harapan yang disampaikan oleh serikat Pengusaha Pemegang IUIPHHK Sulawesi Barat.

Ketua Serikat Pengusaha Pemegang IUIPHHK Sulbar mengatakan, kehadiran kami disini tentu ingin memperjelas sejumlah pelaku pembalakan liar yang ada di Wilayah Kabupaten Mamuju harus segera direspon, karena selama ini beberapa maraknya pembalakan liar seolah ada pembiaran.

Melalui pertemuan kali ini, kami meminta Pos Gakkum LHK Wilayah Sulawesi untuk menindak tegas kepada para pelaku pembalakan liar khusus di Kota Mamuju dan menertibkan para pelaku usaha kayu bantilan dengan memprasyaratkan bahwa pengusaha kayu bantilan harus membeli kayu kepada pengusaha atau industri yang memiliki izin resmi.

Selain itu, kata Herul bahwa seharusnya ada pengawasan sejumlah pekerjaan proyek fasilitas pemerintah yang menggunakan bahan baku kayu yang tidak jelas asal usulnya serta meminta kepada Dinas Kehutanan Sulawesi Barat dan Pos Gakkum LHK Wilayah Sulawesi untuk melalukan monitoring secara massif kepada para pelaku pembalakan liar serta serius dalam penanganan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Dirinya menambahkan bahwa kami juga meminta kepada DPRD Sulawesi Barat untuk serius mengawasi kinerja Dinas Kehutanan Sulawesi
Barat dan Pos Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, dan dipandang
perlu menyampaikan kondisi objektif di Sulawesi Barat terkait pengelolaan hutan ke Kementrian
Kehuhatan RI.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Ir. Hamza juga mengaku bahwa apa yang menjadi keresahan para pelaku usaha kayu juga turut menjadi perhatian khusus.

Dirinya mengaku bahwa apa yang menjadi keluhan para pengusaha kayu tentu itu juga yang menjadi keresahan kita bersama, sehingga jika ada data – data para pelaku usaha yang tidak mengantongi izin, maka sebaiknya dilaporkan kepada kami.

Hamza juga berjanji bahwa dalam dekat ini, akan membangun komunikasi dengan Pos Gakkum LHK Wilayah Sulawesi untuk melakukan penertiban terhadap sejumlah pelaku usaha kayu yang tidak memiliki izin, termasuk para pelaku pembalakan liar.

Ditempat yang sama, Heribertus K. Woy, SP selaku Komandan Pos Gakkum LHK Sulbar dimumuju, Seksi Wil. II Balai Gakkum LHK Wil. Sulawesi mengatakan, untuk Kabupaten Mamuju, selama 2022 belum giat penindakan atau penegakan hukum, kareba masih evaluasi hasil giat operasi penertiban jual beli kayu di Kabupaten Mamuju pada bulam Oktober 2021, yang dimana kegiatan operasi tersebut diadakan oleh pihak Dinas Kehutanan Sulbar, yang saat itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas.

Sementara, untuk hasil dari semua proses tersebut, Heribertus mengaku selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Dinas Kehutanan Sulawesi Barat.

Pihaknya berjanji bahwa apabila dari hasil evaluasi untuk para pelaku usaha kayu Bantilan yang tidak memiliki izin resmi, maka akan dilakukan tindakan hukum.

Apabila dari hasil evaluasi tersebut, ada informasi dari pihak Dinas Kehutanan Sulawesi Barat masih juga terdapat beberapa pelaku usaha jual beli kayu di bantilan/yang sudah diarahkan dalam bentuk pembinaan dari pihak Dinas Kehutanan Sulbar, namun tidak bersedia atau belum memiliki perizinan yang dimaksud, maka kami dark Pos Gakkum LHK Mamuju bersama – sama dengan Dinas Kehutanan Sulbar akan melakukan kegiatan operasi penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang -udangan yang berlaku,” simpul Heribertus.

Untuk diketahui bahwa dalam pertemuan tersebut, apa yang menjadi tuntutan Serikat Pengusaha Pemegang IUIPHHK Sulawesi Barat akan dimuat dalam bentuk kesepahaman bersama dengan Dinas Kehutanan Sulbar, Pos Gakkum LHK Wilawah Sulawesi dan DPRD Sulawesi Barat.

[Riadi]

Komentar