oleh

DPRD Sulbar Kembali Gelar RDP Kawal Penanganan Bencana

-Berita-165 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Sulbar Bergerak, pada Kamis (18/02/21) di DPRD Sulbar kemarin dalam rangka menyoroti kinerja penanganan dan penanggulangan bencana di Sulbar, akhirnya DPRD Sulbar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (03/03/21).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri perwakilan Sulbar bergerak, Pos Komando Dan Personil Pos Komando Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, pansus pengawasan penanganan bencana di Sulbar dan beberapa perwakilan stakeholder terkait.

Dari 13 poin tuntutan Sulbar bergerak pada aksi pertama, beberapa diantaranya seperti pendataan rumah warga yang rusak berat, masih dianggap kurang maksimal dan terkesan tidak efektif.

Koordinator Sulbar bergerak, Adhi Riadi secara tegas menyoroti kinerja pemerintah yang berwenang melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, namun tidak menjadi prioritas pada proses tahap pertama.

” Ada beberapa rumah warga yang sudah rusak berat, namun itu tidak masuk dalam pendataan ditahap pertama, semestinya ini harus menjadi prioritas, kata Adhi.

Selain itu, sejumlah penyintas yang sampai saat ini masih bertahan di tenda – tenda pengungsian harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, sampai kapan mereka harus bertahan dengan kondisi seperti itu,” tegasnya.

Tak hanya itu kata Adhi, sejauh mana kesiapan pemerintah jika kemudian ada warga yang meminta untuk direlokasi ? , ini harus kita pikirkan bersama, sebab mungkin di kota sudah terlihat normal, namun bagaimana yang ada di Desa, seperti warga dusun Aholeang dan Rui Desa Mekkatta yang tak tau harus kemana.

Sementara, Andi Putra Manakarra yang merupakan perwakilan dari MPA Cakrawala Manakarra menyebut, dari temuan kami di lapangan, ada sebuah dusun yakni Kasitambangan Desa Baruru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, warganya harus meninggalkan tempat tersebut karena kondisi tanah yang retak dan dikelilingi oleh lembah yang berpotensi longsor.

Menurut kami, ini harus menjadi perhatian serius oleh kita semua, termasuk semua stakeholder yang berwenang dalam menangani bencana,” ujarnya.

Belum lagi ketika kita berbicara persoalan hak – hak penyintas sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan permensos nomor 10 tahun 2020, sampai saat ini tak satu pun terealisasi, kami juga mendesak agar pemerintah segera memikirkan hunian sementara bagi penyintas dan menjadi skala prioritas terkhusus pansus yang ada, termasuk jatah hidup bagi penyintas selama dalam pengungsian,” terang Putra.

Pihaknya menilai bahwa pemerintah seoalah tidak siap menghadapi bencana, belum lagi tidak memahami regulasi yang ada dalam upaya penanganan bencana.

Ada begitu banyak problem yang menjadi perhatian kami, seperti transparansi pengelolaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah yang juga belum ada kejelasan,” tegas Putra.

Kami akan tetap mengawal, mengawasi bahkan akan melaporkan hal tersebut jika ada indikasi penyelewengan anggaran,” pungkasnya.

Menanggapi akan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim mengatakan, sebagai bagian dari komitmen kita bersama di masa transisi, tidak boleh lagi ada masyarakat kita yang dirugikan atau diabaikan.

“Kita sepakat bahwa, dengan pengelolaan yang sudah berjalan, baik pada masa tanggap darurat maupun masa transisi, perlu ada penyempurnaan sistem dan managemen pengelolaan kita di lapangan,” harapnya.

Rekomendasi kita saat ini adalah bahwa seluruh elemen yang ada dalam Pos Komando Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Hal lain, kata Abd Rahim, terkait pendataan rumah, di jenjang pemerintahan yang ada, kita berharap bahwa uji publik yang akan dilakukan itu bisa benar – benar bisa dibuka seluas – luasnya.

Kita berharap bahwa Pos komando status transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju Sulbar ini, tidak menutup data yang menjadi milik publik.

Dirinya menambahkan bahwa dalam rangka memaksimalkan kerja – kerja, kita meminta Biaya Tak Terduga (BTT) segera dikeluarkan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada OPD Tekhnis untuk operasional di lapangan.

Abd Rahim juga menyebut transparansi pengelolaan anggaran tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawal dengan baik.

Pansus akan menjadikan rumusan dan rekomendasi yang akan  disampaikan ke pihak eksekutif dan menjadi keputusan dan sikap DPRD  terkait dengan ikhtiar kita memperbaiki yang sudah berjalan selama ini,” kunci Abd Rahim.

Untuk diketahui, 13 poin tuntutan Sulbar Bergerak akan menjadi prioritas DPRD Sulbar melakukan pengawasan penanganan bencana diantaranya :

1. Pelibatan/ partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Membuat kanal aduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

3. Membuat sistem informasi data yang dapat diakses publik.

4. Mendesak transparansi dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana

5. Mendorong kepada pemerintah untuk membuka secara transparan bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Mendorong Pemerintah untuk segera membuat jaminan hidup bagi masyarakat di pengungsian.

7. Mendesak DPRD Sulawesi Barat segera membuat regulasi pengawasan pengelolaan bencana.

8. Mendorong pemerintah daerah baik Kabupaten dan Provinsi melakukan pemulihan ekonomi untuk warga yang terdampak musibah gempa.

9. Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyediakan hunian sementara yang layak untuk korban korban gempa.

10. Mendorong pemerintah daerah baik Kabupaten dan Provinsi untuk menggunakan anggaran darurat bencana.

11. Meminta untuk mengevaluasi satgas bencana.

12. Mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang layak bagi para pengungsi.

13. Membentuk lembaga pengawasan dan pengelolaan anggaran bencana dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat sipil.

Penulis   : Yusriadi.

Editor     : Darasaksara.

Komentar

News Feed