oleh

Dugaan Kecurangan Rekrutmen CPNS Di Kemenkumham Sulbar, HMI Gelar Pertemuan Dengan Tim Itjen Kemenkumham RI

-Nasional-391 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Terkait adanya dugaan kecurangan penerimaan CPNS di Kementrian Hukum dan Ham Wilayah Sulawesi Barat,yang saat ini dikawal oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra, nampaknya terus bergulir .

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan antara tim Inspektorat Jendral Kemenkumham RI (Itjen Kemenkumham) RI dan pengurus HMI Cabang Manakarra di warkop 24 Mamuju, Kamis (18/11/20).

Pada pertemuan tersebut, Arman selaku ketua Bidang Hukum dan Ham Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra mengungkapkan sejumlah dugaan – dugaan kecurangan yang ditemukan pada proses rekrutmen penerimaan CPNS di Kemenkumham Sulbar, diantara adalah pada tes kesamaptaan yang merupakan salah satu item penilaan. Ada peserta yang hasilnya di lapangan rendah, tetapi pada saat pengumuman resmi keluar, ternyata malah tinggi.

Hal itu dapat ditemui pada peserta laki laki maupun perempuan. Pada kelompok laki laki, ada peserta pada saat tes lari 12 menit, bahkan ia pernah berjalan, tetapi setelah tesnya keluar, hasilnya malah mendekati sempurna, larinya: 3000 meter lebih,” ungkap Arman.

Lebih jauh Arman membeberkan bahwa, ada yang hanya 30 push upnya, tetapi, di pengumuman resmi, hasilnya malah 40, kurang 2 dari hitungan sempurna, begitu pula pada Suttle Runnya, ada peserta yang hasilnya mencapai 11 detik. Padahal itu mustahil didapatkan bahkan oleh atlet dunia sekalipun.

Hal lain kata Arman, ada yang sangat mencolok yakni pada kelompok perempuan, dimana sedikit pesertanya, dimana yang ikut tes yakni hanya 20 orang. Sehingga para peserta bisa saling mengidentifikasi satu sama lain di lapangan, dan mencocokkan dengan hasil yang keluar melalui pengumuman.

Dari hasil investigasi kami, menurut pengakuan salah seorang peserta misalnya, tes lari, ada yang juara satu disaat tes di lapangan, tetapi saat hasil resmi keluar malah berada diurutan 12. Belum lagi, chinning upnya, ada yang sampai 86 dalam satu menit. Padahal  nilai tertinggi saat tes hanya 65,” ujar Arman.

Pada kelompok perempuan, Dari 7 kouta yang diterima. Besar dugaan, 6 peserta diantaranya yang lolos itu nilainya terdongkrak. Hanya satu yang murni,” sebut Arman.

Selain itu, yang menjadi temuan HMI Cabang Manakarra adalah, baru – baru ini, terkuak lagi ke publik oleh investigasi yang dilakukan Ombudsman Sulbar, bahwa dalam soal transparansi lembaga yang di komandoi oleh M. Anwar tersebut dinilai jauh tertinggal dari lembaga kepolisian, dimana dinilai tidak adanya transparansi.

Sopliadi, Ketua Umum HMI Cabang Manakarra mengatakan, kita bisa lihat pada pemberian juknis tes kesamaptaan ke Ombudsman Sulbar, sebagai lembaga yang diundang oleh Kanwil Kemenkumham Sulbar untuk melakukan pengawasan tes kesamaptaan, baru diberikan jauh hari setelah tes itu usai, yakni 16 hari. Bukan sebelum tes. Diberikan pada saat tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Bukankah ini mengundang banyak pertanyaan, dan tentu sangat mencurigakan.

Sopliadi menjelaskan bahwa berdasarkan juknis tersebut, lembaga yang seharusnya melakukan pengujian kepada para peserta, yakni TNI atau Polri. Yang memang sudah dibekali ilmu khusus dalam menguji soal kesamaptaan. Justru tidak dilibatkan sepenuhnya. Adapun pelibatan TNI saat itu hanya sebagai instruktur yang mengarahkan.

Sementara, pada juknis tugas dan tanggung jawab penguji itu dapat memberikan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi, melakukan absensi kehadiran peserta, memimpin senam pemanasan sebelum dimulainya seleksi dan menguji serta menilai sesuai dengan pentahapan atau urutan dalam seleksi kesamaptaan jasmani.

Sopliadi menambahkan bahwa hal lain adalah mencatat hasil nilai pada kertas nilai sesaat setelah masing-masing item selesai dilaksanakan, sehingga setiap peserta dapat mengetahui hasil
nilainya,mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan hasil Seleksi dalam bentuk laporan tertulis.

Akibat tidak dipatuhinya juknis tersebut, serka Rusmini dari TNI, yang saat itu ikut melakukan penghitungan pada tes chinning up tidak diterima keterangannya, setelah dijadikan sumber informasi oleh Ombudsman Sulbar, karena dianggap bukan bagian dari tim penguji. Dibuktikan dengan tidak adanya adanya SK penguji.

Apa yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sulbar tersebut, selain mempermalukan serka Rusmini dengan tidak mengakui keberadaannya saat tes. Juga menampar secara kelembagaan Korem Tatag 142 sebagai pihak yang mengutus Serka Rusmini,” tegas Sopliadi.

Belum lagi saat Ombudsman Sulbar meminta rekapan data awal tes samapta ke Kanwil kemenkumham Sulbar. Setelah Ombudsman mendapat laporan dari sejumlah peserta terkait data nilai yang tak sesuai antara di lapangan dan saat pengumuman, namun  Pihak Kanwil Kemenkumham Sulbar tak memberikan data tersebut ke Ombudsman dengan alasan data rekapitulasi nilai tersebut telah dikirim ke pusat, sehingga hal ini tentu akan melahirkan pertanyaan, apakah arsipnya tidak ada yang tinggal,” papar Sopliadi.

Dari kejadian itu, tidak adanya juknis untuk Ombudsman, tidak dilibatkannya TNI sepenuhnya sebagai penguji, tidak adanya transparansi, maka tentu kita tidak heran lagi, mengapa ada nilai suttle run peserta laki laki yang mencapai 11 detik, mengapa ada nilai chinning up peserta perempuan yang sampai 86, serta mengapa nilai lari 12 menit, push up, pull up/chinning up serta sit up peserta, banyak yang berbeda saat tes di lapangan dan di saat pengumuman, sehingga kuat dugaan kami, ini sudah didesain sedemikian rupa sejak awal,” pungkas Sopliadi.

Menanggapi apa yang menjadi laporan HMI Cabang Manakarra, Agung Natanael, Pengendali Teknis Inspektorat Jendral Kemenkumham RI saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, saat ini kami sedang berproses, sehingga hasilnya masih dalam proses dan akan kami sampaikan ke pimpinan di Jakarta.

Ditanya soal kehadirannya di Sulawesi Barat, apakah ada agenda lain selain dari kasus di Kemenkumham yang saat ini bergulir, pihaknya mengaku bahwa ada kegiatan lain selain dari kasus yang membawa nama Kemenkumham Sulbar ini.

Kami sedang melaksanakan kegiatan lain selain hal tersebut,” singkat Agung via WhatsApp.

Penulis   : Yusriadi.

Editor     : Darasaksara.com

Komentar

News Feed