Dugaan Pembalakan Liar Di Hutan Mamuju, Hatta Kainang Minta Dishut Operasi Massif

Darasaksara.com – Mamuju – Issu dugaan terjadinya pembalakan liar di beberapa kawasan hutan di Sulawesi Barat sepertinya menjadi perhatian serius.

Sekertaris Komisi II DPRD Sulawesi Barat, Muhammad Hatta Kainang, SH meminta Dinas Kehutanan Sulawesi Barat untuk aktif melakukan operasi atau sidag pada titik yang disinyalir maraknya pembalakan liar.

” Kita berharap pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai OPD teknis yang menangani tatanan hutan di Sulawesi Barat, agar aktif melakukan operasi atau sidag pada titik yang diduga terjadinya pembalakan liar,” kata Hatta.

Menurutnya, jika para pelaku pembalakan liar terus dibiarkan tanpa ada tindakan untuk menghentikan proses tersebut, tentu sangat merugikan bagi para pelaku usaha pengelolaan kayu yang memiliki izin secara resmi.

“Jadi, jika pembalakan liar ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan, maka tentu sangat merugikan bagi para pelaku usaha pengelolaan kayu yang telah memiliki izin resmi dan membayar pajak ke Negara,” ujar Hatta Kainang.

Selain itu kata dia, terkhusus di wilayah Mamuju sebaiknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) intens melakukan operasi kelapangan, agar dugaan – dugaan tersebut bisa ditindaki.

” Untuk hutan yang berada dalam wilayah Kecamatan Sampaga sampai Tapalang setahu kami itu dibawah naungan pengawasan KPH Karama,” ungkap Hatta.

Secara tegas Hatta meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk menindak para pelaku pembalakan liar yang tak mengantongi izin.

“Kami meminta ada keseriusan Pemerintah untuk memberi ketegasan pada para pelaku pembalakan liar di hutan yang tidak mengantongi izin resmi, karena ini sangat merugikan Negara dimana mereka tidak menyetor pajak ke Negara,” tegas politisi NasDem Sulbar ini.

Dia juga mengingatkan bahwa adanya aktivitas pembalakan liar maka tentu sangat merusak tatanan ekosistem hutan.

Para pelaku pembalakan liar di Sulbar ini penting untuk dilakukan sidag, karena ini selain mereka tidak membayar pajak pada Negara, mereka menebang kayu atau pohon di hutan tanpa ada aturan khusus yang telah menjadi prasyarat dalam penebangan yang bisa saja merusak ekosistem hutan,” kunci Hatta Kainang.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Ir. H.Hamzah, MMA belum memberi jawaban yang komprehensif kepada laman ini dan akan tetap dilakukan upaya konfirmasi.

Sekedar diketahui, melihat kebutuhan bahan bangunan berbahan dasar kayu sebagai pendukung pembangunan di Mamuju pasca gempa 2021, semakin banyak pengusaha kayu yang tidak jelas asal usul kayu yang dijual.

[Riadi]

Komentar