Forpema Pertanyakan Muatan Materi Ranperda Hukum Adat Mamuju

Darasaksara.com – Mamuju – Angin segar bagi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Mamuju, hal itu ditandai dengan adanya upaya rancangan peraturan daerah untuk masyarakat adat yang saat ini tengah dalam proses dan sebentar lagi akan disahkan.

Hal tersebut disampaikan Adam Jauri Koordinator Forpema kepada laman ini via whatsApp Senin 18 April 2022.

Meski demikian, rancangan peraturan daerah ini tak luput dari kritikan aktivis Forpema Mamuju ini.

Dimana, menurut Adam Jauri, setelah membaca dan mencerna muatan materi yang termuat didalam draf rancangan peraturan daerah masyarakat hukum adat Kabupaten Mamuju,cukup memberi kegelisahan dan menuai beberapa pertanyaan.

” Beberapa pasal didalamnya tidak menjelaskan secara mendetail terkait locus wilayah hukum adat, di lain sisi ada beberapa pasal yang juga menuai pertanyaan,” imbuhnya.

Lebih jauh, AJ sapaan akrab dari aktivis Forpema ini menjelaskan bahwa, perlu diingat, di Kabupaten Mamuju memiliki tiga kelompok masyarakat adat yang sudah sangat lama mendiami wilayah yang kini bernama Kabupaten Mamuju, diataranya Wilayah adat Kalumpang, Mamuju, dan Tappalang.

“Jadi, dalam ranperda masyarakat hukum adat pada paragraf 3 pasal 8 dimana tidak menjelaskan secara eksplisit terkait tanah dan hutan yang saat ini menjadi hutan lindung,sehingga tentu melahirkan pertanyaan apa bisa statusnya beralih menjadi tanah dan hutan adat,” Jelas Adam Jauri.

Dirinya menilai bahwa perlunya dibuatkan masing-masing wilayah adat (Mamuju, Kalumpang, dan Tappalang) pada perda hukum adat tersebut.

Adam kemudian mengusulkan untuk ketua panitia masyarakat hukum adat, paling tidak Kepala Desa yang laporannya diberikan langsung ke Bupati, tanpa adanya andil dari Sekertaris Daerah mengingat pasal 6 ayat 1 didalam muatan materi Ranperda masyarakat hukum adat.

Selain itu, Adam melihat dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat tidak transparam

“Dalam perjalanan perumusan, penyusunan dan pembahasan ranperda tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tidak Transparan dan Tidak tersosialisasikan,” ujar Adam.

Ranperda ini menurut kami, hal ini tidak sesuai dengan spirit UU No.12 tahun 2011 yang tidak partisipatif dan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” simpul Adam.

[Riadi]

Komentar