FPPI Dan IPMAPUS Soroti Potret Buram Pendidikan Di Sulbar

Berita214 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Momentum Hari Pendidikan Nasional yang kerap kali diperingati pada 2 Mei, tentu mendapat respon dari berbagai kalangan. Tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat, angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Tidak Sekolah (ATS) masih terbilang tinggi. Hal ini tentu merupakan potret buram dalam dunia Pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar, Pada tahun 2022, Angka Putus Sekolah anak usia 7-15 tahun total Sulbar capai 12.611 anak.

Sebagaimana pernyataan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik dalam sambutannya di hari pendidikan Nasional 2 Mei 2023 mengatakan bahwa hingga saat ini, posisi Sulbar untuk Angka Putus Sekolah menempati posisi nomor 5 skala Nasional

Merespon hal ini, Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamuju, Muh. Irfan Herianto dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju, Akbar menyayangkan hal tersebut.

Aktivis FPPI Mamuju, Muh. Irfan Herianto mengaku bahwa persoalan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah juga turut menjadi perbincangan internal.

“Sebenarnya bukan cuman di Sulbar, tetapi hampir semua Daerah banyak anak-anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah, berbagai macam persoalannya mulai dari himpitan ekonomi sampai faktor lingkungan,” kata Muh. Irfan.

Menurutnya, atas adanya problem ini sebenarnya masing – masing memiliki tugas, baik Pemerintah, orang tua maupun faktor lingkungan sekitar.

Terkhusus anak yang putus Sekolah kata dia, Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas guru sehingga para anak – anak ini tidak bosan ke Sekolah dan tetap bersemangat.

Irfan berharap antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus mampu berkolaborasi dalam hal pendidikan.

” Jadi, Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju ini yang harus berkolaborasi dalam hal memajukan Pendidikan, mulai dari infrastrukturnya, bayaran tenaga Pendidik termasuk sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan edukasi kepada orang tua pentingnya pendidikan bagi anak,” tegas Irfan.

Tak hanya itu, Irfan juga menyoroti prilaku sejumlah oknum yang hanya mengambil dokumentasi di lapangan, namun tidak ada bukti di lapangan yang pada akhirnya membuat orang tua siswa menjadi masa bodoh.

Sementara, terkhusus para tenaga Pendidik dan infrastruktur jalan Sekolah terutama yang ada di pelosok Desa terkadang mereka para tenaga Pendidik justru kadang tidak dibayarkan hasil kerjanya oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Lanjut Irfan, kemudian infrastruktur jalan ini di pelosok Desa sama sekali jarang diperhatikan, harusnya Pemda dan Pemprov ini belajar dari situasi soal pendidikan.

Dia kemudian menilai bahwa,Pemerintah ini hanya sebatas mementingkan diri sendiri serta kepentingan politik.

Aktivis FPPI Mamuju ini kemudian berharap agar, Pendidikan tentu harus berpihak kepada rakyat kecil, dengan tidak mengkomersialisasi pendidikan supaya anak yang putus sekolah bisa mengenyam Pendidikan formal.

“Jadi, Pendidikan yang sesungguhnya bisa menjangkau semua elemen khsusunya kelas ekonomi kebawah, sehingga di kabupaten Mamuju dan Sulbar bukan selalu feodal yang berkuasa apabila masyarakat sudah memiliki kecerdasan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju, Akbar justru meminta Dinas Pendidikan yang ada saat ini betul – betul serius dan profesional menangani persoalan putus sekolah, karena ini sebagai ancaman yang nyata di masa yang akan datang untuk Daerah kita dan generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan.

Menurut Akbar bahwa, langkahnya jangan hanya pada persoalan perbaikan data, tetapi harus konsisten untuk lakukan penanganan agar angka putus sekolah tidak meningkat setiap tahunnya.

Bagi Akbar, salah satu yang menjadi faktor tidak terkelolahnya Daerah dengan baik terkhusus di sektor Pendidikan adalah persoalan maraknya korupsi dan kepentingan politik yang merasuki ruang – ruang Pendidikan.

“Angaran di Sulbar pada sektor Pendidikan saya rasa tidak kekurangan, sebab jika memang kita serius untuk memutus mata rantai anak putus sekolah yang notebenenya dilatar belakangi faktor ekonomi, tentu itu bisa kita lakukan,” kata Akbar.

Sementara persoalan politik dan korupsi bukan lagi rahasia umum, dimana sering terjadi dari institusi Pendidikan seperti Dinas Pendidikan sampai intervensi angaran melalui Dana Operasional Sekolah (Bos) kerap terjadi. Belum lagi persoalan beasiswa yang kerap bermasalah.

Akbar menjelaskan, dari berbagai problem tersebut, Dinas Pendidikan selama ini dinilai masih tidak mampu bekerja secara maksimal, salah satunya soal koordinasi dalam rangka melakukan pendataan terhadap siswa yang dianggap kurang mampu.

Menurutnya, semua itu harus didata secara valid dari tinggkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dinaungi oleh Pemerintah Kabupaten, dan pada tingkat SMA, SMK dan sederajat juga dilakukan hal yang sama dibawa kendali Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga tidak akan ada lagi anak putus sekolah.

Dari apa yang kemudian diharapkan dalam rangka membenahi dunia Pendidikan kita saat ini, dengan sejumlah fakta yang ada dinilai justru sangat memilukan.

Sampai saat ini, Fakta yang ada justru berbanding terbalik dimana dugaan tindak pidana Korupsi, Nepotisme, di dunia Pendidikan itu lebih banyak kita temukan,
Salah satunya Beasiswa Manakarra,” Kunci Akbar, Rabu 3 Mei 2023.

[Faidah]

Komentar