oleh

GMNI Cabang Mamuju Minta Presiden Jokowi, Cabut Cabut PERPPU No. 2 Tahun 2022

-Daerah, Mamuju-59 Pembaca

Darasaksara.com – MAMUJU – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, menilai rezim Pemerintahan Joko Widodo terkesan otoriter atas adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, Adam Jauri melalui keterangan tertulisnya, pada laman ini Minggu 15 Januari 2023.

‘’Jadi,i kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, menuntut Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mencabut PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.,’’ kata Adam Jauri.

Dia mengaku sejak awal sudah sangat geram dengan adannya UU berkonsep Omnislaw salah satu klaster cipta kerja.

‘’Dari awal kami mengadakan dialog publik, aksi yang berjilid – jilid bersama dengan rekan – rekan juang dari beberapa organisasi kepemudaan (OKP). Namun, diakhir Tahun 2023 lagi – lagi Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo membuat kesalahan yang berlipat ganda,’’terang mahasiswa yang akrab disapa Bung AJ ini.

Lebih jauh, AJ menjelaskan bahwa kesalahan berlipat ganda yang kami maksud adalah Presiden melakukan perbuatan melawan hukum, karena bila kita tinjau dari segi kacamata hukum formil dan hukum materilnya dua – duanya tidak sesuai.

Belum lagi kata AJ, secara tidak langsung Presiden telah melecehkan salah satu Lembaga Negara sekelas Mahkama Konstitusi (MK). Dimana, kita ketahui bersama bahwa UU Cipta Kerja telah dilimpahkan ke Mahkama Konstitusi (MK) untuk yudisial review, yang didalam perjalanan proses hukumnya status UU Cipta Kerja ialah inkonstitusional bersyarat atau sementara didalam perbaikan secara materi hukum yang sudah pasti UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah pasti produk hukum ini memiliki masalah.

Meski demikian lanjut Bung AJ, Pemerintah tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan proses hukum UU ini. Lalu, dengan seenak jidatnya langsung membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Namun, seperti yang kami singgung diatas PERPPU ini tidak berangkat dari mekanisme hukum pembuatan/penerbitan PERPPU jika ditinjau dari pendekatan formil dan materiilnya.

Menurut AJ bahwa, tidak ada kondisi yang genting atau mendesak di Negara ini untuk menerbitkan PERPPU, tetapi tetap saja Pemerintah Pusat memaksakan untuk dibuat.

Sehingga , kami berasumsi bahwa Presiden berkarakter Pemimpin yang otoriter dan buta hukum. Karena diakhir periodenya banyak produk hukum yang dikeluarkan tanpa berangkat dari prosedur hukum yang ada,’’ Kunci AJ.

[Riadi]

Komentar

News Feed