Gugatan Calon Kades Sampaga Di PTUN Makassar, Dinilai Layak Disidangkan

Berita, Mamuju544 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Polemik pemilihan Kepala Desa Sampaga yang berakhir di meja PTUN nampaknya menemui titik terang.

Gugatan salah satu Calon Kades Sampaga yang sebelumnya sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dengan Nomor Perkara : 2/G/2022/PTUN. Makassar melawan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Sampaga selaku Tergugat, dinilai layak untuk disidangkan.

Hal ini dibenarkan oleh Akriadi Pue Dollah, SH selaku kuasa hukum dari Muhammad Tarmizi yang merupakan Calon Kades Sampaga saat dikonfirmasi via WhatsApp Rabu 9 Februari 2022.

” Ya benar, hari ini gugatan kami sudah diterima majelis dan dinyatakan layak untuk disidangkan, jadi agenda selanjutnya masuk pada pokok perkara, jawab menjawabkata Advokat muda itu.

Akriadi menambahkan, walaupun Panitia saat ini tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Sampaga, itu tidak jadi masalah, baginya kalaupun nanti dari pemilihan tersebut salah satu dari tiga calon ditetapkan untuk menjadi Kades Sampaga dan apabila nantinya gugatan mereka dikabulkan, secara hukum Penetapan Kades Terpilih akan batal dengan sendirinya.

Hal ini nantinya akan berpotensi merugikan Kades terpilih pada pemilihan 10 Februari 2022 ini, Sebab yang menjadi objek gugatan kita di PTUN adalah Penetapan Proses Penjaringan Calon Kepala Desa dalam hal ini Penetapan Calon Kepala Desa,” jelas Akriadi.

Lebih jauh, dia menambahjan jika gugatan kami nantinya di kabulkan maka secara hukum calon Kades terpilih akan batal dengan sendirinya, sebab objek gugatan tersebut menjadi syarat seseorang untuk jadi Kades.

Dirinya menyayangkan sikap Pemda dan panitia atas keputusan yang diambil.

Kami menyayangkan sikap Pemda dan Panitia yang dimana telah mengetahui adanya gugatan ini namun tetap melaksanakan pemilihan Kepala Desa Sampaga,” ujarnya.

“Saya sangat menyangkan sikap Pemda dan Panitia yg terkesan memaksakan untuk melaksanakan pemilihan kades Sampaga, padahal sebelumnya kami sudah menyurat meminta untuk melakukan penundaan pemilihan itu,” pungkas Akriadi.

Ar/Da.

Komentar