oleh

Harga Gabah Anjlok, Aliansi Peduli Petani & Buruh Tani Polman Nilai Pemkab Lepas Tangan

Darasaksara.comPolman – Puluhan Mahasiswa dan Petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani & Buruh Tani Polman menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (10/03/21)

Massa yang bergerak dari Taman Sport Center Polewali Mandar turut dikawal secara ketat oleh aparat Kepolisian Polres Polman.

Secara bergantian, massa aksi menyampaikan orasinya di depan kantor Bupati Polewali Mandar dengan mengeluhkan anjloknya harga gabah yang dinilai tidak berpihak kepada petani.

Salah satu petani, Rudi mengatakan kehadiran kami hari ini adalah meminta kepada Pemerintah untuk melakukan  perbaikan MoU yang dinilai tidak memihak kepada petani, namun lebih memihak kepada para pedagang.

Tak selang lama, perwakilan Mahasiswa dan Petani diterima langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kab. Polewali Mandar yang juga menghadirkan ketua Perpadi dan KTNA Sulbar.

Pada pertemuan terbatas tersebut, Koordinator lapangan Asdi Aslan menyampaikan bahwa terkait polemik penjualan dan harga gabah di Polewali Mandar kami menduga, ada indikasi tata kelola yang tidak sehat dalam proses pembelian gabah.

Menurutnya, hal ini diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang secara bebas memainkan harga dan memanipulasi timbangan gabah yang dapat merugikan para petani, kondisi permainan tersebut, belum ada sikap tegas dari Pemerintah.

Asdi menjelaskan bahwa, pada saat Perpadi Kabupaten Polewali Mandar membentuk forum rembuk untuk melahirkan kesepakatan bersama, sebagai acuan transaksi dan penjualan gabah di tingkat petani, dalam forum rembuk tersebut menghadirkan berbagai pihak di lokasi penggilingan, yakni di UD Nurmadina, di Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada Selasa 2 Februari 2021.

Pada pertemuan itu, juga telah membahas atas adanya keresahan yang dialami oleh petani dengan adanya potongan 10 – 15 kg, sehingga dari permasalahan tersebut, diharapkan bahwa jual beli gabah dan beras antara petani, pedagang, pengepul dan pengusaha penggilingan saling menguntungkan,” tegas Asdi.

Namun kata Asdi, dari hasil investigasi dilapangan dengan rentetan kejadian dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap, dimana sangat merugikan para petani di Polewali Mandar, maka dengan ini kami dari Aliansi Masyarakat Petani & Buruh Tani menuntut kepada pemerintah diantaranya :

1. Menggunakan timbangan atau neraca yang kondisi baru atau baik dan dikalibrasi atau ditera ulang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan UKM yang dalam hal ini UPTD metrology legal atau pihak yang berwenang dalam kondisi normal sesuai masa tera ulang yang berlaku yang ditandai dengan adanya segel resmi pada timbangan tersebut.

2. Menunjukkan jarum timbangan di angka nol pada saat dilakukan penimbangan gabah di lapangan.

3. Pemotongan berat gabah saat penimbangan gabah petani hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 2 Kg persatu karung.

4. Harga gabah terendah dalam kondisi apapun sebesar Rp. 4.600/kg

5. Apabila ditemukan gabah petani yang dianggap kurang baik mutunya dalam transaksi jual beli gabah, pemotongan berat gabah tersebut tetap maksimal 2 kg sebagaimana dimaksud dalam poin 3 .Harga gabah disesuaikan dengan mutu dan kualitasnya yang disepakati antara pembeli gabah / pedagang dengan petani yang tidak keluar dari harga minimun sesuai bunyi poin ke 4.

6. Ketentuan tentang mutu gabah standar kualitas berdasarkan kondisi fisik gabah secara visual dan diperiksa/ atau dianalisa oleh pembeli ganah/ anggota Perpadi dengan petani .

7. Apabila didalamnya ditemukan penyelewengan dalam transaksi jual beli gabah, terkhusus penyala gunaan timbangan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Maka, masalah ini dilaporkan ke posko (Polsek/Koramil) atau dilimpahkan ke pihak yang berwajib untuk dituntun sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

8. Pengurus kelompok tani memfasilitasi penjual gabah hasil produksi anggota kelompok masing – masing termasuk alat timbangan yang sudah ditera oleh Dinas terkait

9. Apabila gabah petani tidak diambil oleh pedagang, maka pemerintah wajib mengambil gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan bunyi poin ke 3.

10. Mengijinkan pedagang dari luar Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli gabah petani di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan syarat mengikuti dengan ketentuan yang berlaku .

11. Disarankan untuk tidak melakukan penimbangan gabah pada malam hari, jika terpaksa harus dilakukan maka harus ada pihak petani atau aparat desa / kelurahan yang turut menyaksikan penimbangan tersebut.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan perwakilan Massa Aksi, Sukirman Saleh, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Kab. Polewali Mandar mengatakan, untuk poin pertama saya rasa kita semua sepakat apa yang menjadi tuntutan dari petani, dan termasuk ke poin ke dua hukum dasarnya penimbangan itu memang harus dimulai dari angka nol.

Untuk poin ke empat dari tuntutan yakni harga gabah terendah dalam kondisi apapun sebesar Rp. 4.600/kg, perlu kami cermati khusus, namun dari kami pemerintah terkait penetapan harga gabah, tentu kami harus mengikut peraturan menteri perdagangan yang sudah mengatur harga pembelian pemerintah (HPPN),” ungkap Sukirman.

Perlu diketahui bahwa, harga pembelian pemerintah (HPP) itu sudah ditetapkan dalam Permendag tahun 2020 bahwa harga di petani itu, Rp 4.200/kg, sementara harga di penggilingan Rp 4.250/kg dengan potongan 2 kg,” katanya.

“Jika ada terjadi pembelian gabah di luar harga yang menjadi acuan pemerintah tersebut, atau anjlok dibawah dari harga yang ditetapkan pemerintah, maka tugas pemerintah harus menurunkan Bulog dengan membentuk satgas pembelian gabah dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

Hal ini dilakukan agar penjual tidak lagi menjual ke tengkulak yang membeli harga dibawah yang telah ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Sukirman menjelaskan, jika Pemerintah Daerah diminta untuk menyepakati harga dengan jumlah Rp. 4.600/kg, itu tidak ada kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam menetapkan harga diluar dari pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Kementrian.

Hal yang sama pada poin 9 tuntutan Aliansi Masyarakat, dimana kami tidak bisa melakukan hal tersebut, alasannya adalah tidak ada kewenangan dan regulasi yang mendasari kami.

Ditempat yang sama, ketua Perpadi Kabupaten Polewali Mandar, Hamsyah Syamsuddin mengatakan, pada dasarnya apa yang menjadi tuntutan petani kami sepakat, hanya kondisi harga yang ditawarkan itu, dimana kondisi harga saat ini kami mampunya hanya Rp. 4.400/kg, namun jika ada yang mampu membeli harga Rp. 4.600/kg silahkan.

Kami juga tidak ingin jangan sampai kita patok harga tertinggi sementara tidak mampu mengimbangi harga pembelian gabah, bunuh diri namanya,” ujar Hamsyah.

Meski demikian, pihaknya juga berkeinginan untuk membeli gabah dengan harga tinggi,

” Yah, kami juga berkeinginan membeli dengan harga tinggi, tetapi kekawatiran kami jangan sampai gabah yang kami hasilkan tidak mampu kami jual dengan harga pembelian gabah,” kata Hamsyah.

Jadi perlu kami jelaskan, sebelumnya itu harga Rp. 4.300/kg, tapi kami tidak pernah melarang dari pengusaha mana pun untuk membeli gabah diatas dari Rp. 4.400/kg, tetapi penekanannya potongan hanya 2 kg/karung,” tegasnya.

Untuk permintaan petani untuk harga Rp. 4.600/kg hanya beberapa orang saja yang mampu,” katanya.

Untuk tuntutan dari petani terkait adanya upaya revisi terhadap MoU sebelumnya, kami akan kombain dan terima, hanya harga saja yang belum kita tetapkan,” pungkas Hamsyah.

Massa Nilai Pemkab Polman Lepas Tangan Harga Gabah.

Dari pertemuan terbatas yang dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Polman, nampaknya tak membuat massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Petani & Buruh Tani Polman tak puas.

Mereka kemudian bergerak menuju gedung DPRD Polman yang terletak di Jl. H. Andi Depu untuk menyampaikan kekecewaannya atas anjloknya harga gabah di lapangan .

Ridwan salah satu massa aksi menyebut bahwa kami akan tetap konsisten memperjuangkan kenaikan harga gabah yakni Rp 4.600/kg dan perlindungan terhadap petani ketika hasil panennya tidak terbeli.

Merespon akan hal tersebut, Ketua DPRD Polman, H. Jupri Mahmud, SE mengaku semua tuntutan tesebut akan dibicarakan pada rapat dengar pendapat dengan semua stakeholder yang terkait.

Semua tuntutan ini tentu akan menjadi masukan kami, dan hal ini kita jadwalkan untuk membicarakan melalui rapat dengar pendapat pada Jumat (12/03/21) mendatang dengan seluruh stakeholder yang terkait,” simpul Jupri.

Untuk diketahui, dari pertemuan di DPRD Polman, telah disepakati harga gabah selama dua hari kedepan itu senilai Rp. 4.400/kg harga terendah.

Penulis   : Ika Sulistiawati

Editor      : Darasaksara.com

Komentar

News Feed