HMI Manakarra Menduga Ada Jual Beli Jabatan Di Pemprov Sulbar

Mamuju488 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melakukan mutasi atau pelantikan sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulbar.

Kegiatan pelantikan tersebut dianggap terkesan disembunyikan, pasalnya pelantikan dilakukan pada malam hari dan jelang Gubernur akan berakhir masa jabatannya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Ansar kepada laman ini Jumat 29 April 2022 mengatakan, dengan langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sulbar yakni melalukan mutasi atau pelantikan sejumlah pejabat itu terkesan disembunyikan, karena dilaksanakan pada malam hari.

Hal lain yang menurut Ansar janggal dari proses pelantikan tersebut, dimna pada baligho pelantikan itu tidak tercantum tanggal mutasi, yang ada hanya tertulis April 2022,sehingga ini terkesan dipaksakan.

Pihaknya menduga dengan adanya pelantikan tersebut bahwa ada kepentingan terselubung diakhir masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat.

” Kami menduga ada kepentingan kelompok yang terselubung dalam pengambilan kebijakan ini di akhir masa jabatan Gubernur Sulbar, dimana ada indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gubernur Sulbar, sebagaimana pada pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 2016,” kata Ansar.

Dalam Undang – Undang tersebut menjelaskan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, kecuali ada rekomendasi tertulis dari menteri,” imbuhnya.

Tak hanya itu kata Ansar, peraturan Badan Kepegawaian No. 5 Tahun 2019 sudah dijelaskam dalam pasal 2 pada poin 1, poin 2, poin 4 dan poin 5.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa dalam peraturan jam kerja, jelas pada pasal 77 sampai pasal 85, pada pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003, mewajibkan jam kerja melaksanakan ketentuan jam kerja, dimana
7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 Minggu dengan kerja 6 hari dalam 1 minggu serta 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu dengan kerja 5 hari dalam 1 minggu.

Selain itu, Ansar menambahkan bahwa pada tanggal 24 April 2022 kapala BKD Provinsi Sulawesi melalui media menyampaikan bahwa mengenai mutasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat belum ada perintah dari Gubernur Sulbar.

Dari hal tersebut, dirinya menilai bahwa pelantikan tersebut dilaksanakan secara tiba- tiba dan tidak melalui pertimbangan aturan dan diduga ada jual beli jabatan di Pemprov Sulbar.

“Kepala BKD Sulbar juga tersekesan tidak punya perencanaan dalam hal mutasi tersebut, padahal sudah jelas aturannya, sehingga dengan adanya mutasi ini, kami menduga adanya jual beli jabatan di lingkup Provinsi Sulawesi Barat,” kunci Ansar Jumat 29 April 2022.

[Riadi]

Komentar