HMI Manakarra Nilai ABM – Enny Tinggalkan Problem Di Sulbar

Berita, Mamuju447 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Sulawesi Barata Enny Angraeni Anwar diakhir masa jabatannya dinilai meninggalkan berbagai problem.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Ansar kepada laman ini Selasa 9 Mei 2022.

Menurut Ansar bahwa problem tersebut yang kemudian harus dipikirkan oleh Penjabat Gubernur Sulbar adalah pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Sulawesi mencapai 300 Milyar yang dislokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan.

Dirinya kemudian membeberkan beberapa program pemerintah dimasa kepemimpinan ABM – Enny yang dinilai tidak maksimal, diantaranya peningkatan jalan Salutambung – Urekang yang menelan anggaran Rp 21.000.000.000,00 yang dikerjakan PT. Latebbeng sebagai rekanan, dimana menurutnya Pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum lantaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walau sudah ada perpanjangan waktu sampai bulan maret 2022.

Ansar menilai bahwa peroanjangan masa kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum perlu dipertanyakan, jangan sampai ada dugaan terjadinya praktek KKN didalamnya.

Lebih jauh Ansar menyampaikan bahwa dugaan tersebut bukan tanpa alasan, dimana hal ini juga telah dosoroti oleh beberapa anggota DPRD Sulbar melalui beberapa media bahwa yang menjadi alasan pekerjaan tersebut tidak maksimal dikarenakan dalam proses pekerjaan tersebut diduga diarahkan oleh Gubernur Sulbar yang hanya melibatkan keluarganya.

Lanjut Ansar, perpanjangan masa kontrak pekerjaan memang ada mekanismenya dan sudah diatur dalam SSUK setiap pekerjaan, namun menurutnya apakah proses perpanjangan masa pekerjaan tersebut sudah sesuai mekanisme.

Tak hanya itu, kata dia apakah waktu pelaksanaan setiap pekerjaan sudah sesuai dengan pertimbangan teknis pelaksanaan, sebab hampir semua pekerjaan yang menggunakan dana PEN itu mengalami masa perpanjangan kontrak.

Ansar menegaskan bahwa kami mau tanyakan proses perpanjangan kontrak apakah tidak ada indikator yang menjadi penilaian dari pihak Dinas untuk melakukan perpanjangan, menurut kami seharusnya ada analisa teknis yang dijadikan penilaian sebagai dasar bahwa ketika kontrak pekerjaan di perpanjangan maka pekerjaan itu akan selesai, namun ketika diperpanjang belum juga bisa selesai menurut analisa mending dilakukan pemutusan kontrak diawal.

Selain itu, masa waktu pelaksanaan setiap pekerjaan dana PEN apakah tidak terkesan dipaksakan untuk dijalankan, sebab kalau tidak keliru itukan ditender di bulan September kemudian lanjut proses administrasi sampai penandatanganan kontrak itu ada yang di bulan Oktober.

Jika kita bayangkan di bulan Oktober penandatanganan kontrak berarti waktu pelaksanaan hanya kurang lebih 2 bulan, dan menurut analisisa apakah pihak penyedia akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai dengan tenggang waktu seperti itu dengan jumlah anggaran yang besar dan panjang jalanan berkilo – kilo,” imbuhnya.

Daari sekian pekerjaan dana PEN satu perusahaanpun yg mampu menyelesaikan sesuai waktu yang telah di tentukan, sehingga terkena sanksi denda, ketika kita kalkulasi semua denda tiap perusahaan mencapai juga meliyaran rupiah. Artinya memang pekerjaan ini sangat kuat dugaan dipaksakan, belum lagi keapala bidang bina marga diganti sebelum masuk program PEN ini.

Tak hanya pekerjaan Saltutambung Urekang yang menjadi sorotan Ketua HMI, melainkan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sumare, kemudian peningkatan ruas jalan Martadinata – Sumare sampai sampai Tapalang Barat tahap II, Pembangunan Stadion di Majene.

Dari problem tersebut, kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk secara massif melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pekerjaan yang menelan anggaran puluhan milyar,” kunci Ansar.

[Riadi]

Komentar