Ini Janji Bupati Mamuju Pada Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Sulbar

Mamuju, Uncategorized386 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Aliansi Mayarakat & Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Sulbar, melakukan dialog dengan Bupati Mamuju membahas seputar wacana potensi pencaplokan Kalimantan Timur terhadap Kepulauan tersebut.

Pada pertemuan yang digelar di ruang kerja Bupati Mamuju, Jumat 4 Maret, turut dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju, Anggota DPRD Mamuju serta sejumlah masyarakat Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang dan perwakilan Mahasiswa.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Sulbar, Subhan mengatakan, pada intinya kami dari Aliansi, tentu mengharapkan upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang melalui beberapa tuntutan kami.

Secara tegas, pentolan aktivis PMII Cabang Mamuju ini menyampaikan bahwa, kami tentu sangat mengharapkan dari delapan tuntutan Aliansi Masyarakat & Mahasiswa Peduli Balak – Balakang itu dapat direalisasikan melalui penandatanganan surat pernyataan.

“Jadi, setidaknya ada delapan tuntutan yang kami tawarkan kepada Bupati Mamuju agar kiranya bisa direalisasikan sebagai jaminan komitmen kepeduliannya terhadap Balak Balakang yang ditandai dengan tanda tangan pada surat pernyataan tersebut,” terang Subhan.

Selain itu, Kata Subhan, jika kemudian dalam delapan tuntutan tersebut ada yang kemudian dianggap sulit untuk direalisasikan, tentu itu masih bisa direvisi.

Ditempat yang sama, salah satu masyarakat Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang, Nasmuddin menegaskan, kami hadir disini hanya ingin mempertanyakan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju bahwa apa yang bisa dilakukan untuk Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang di tahun ini.

Menurutnya, karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Gubernur sudah berjanji akan menganggarkan pemecah ombak untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang pada pembahasan anggaran perubahan tahun ini, maka tentu kami juga ingin mendengar dari Pemerintah Kabupaten Mamuju apa yang akan dilakukan.

“Kami tidak perlu meminta banyak, setidaknya Pemerintah Kabupaten Mamuju harus memperjelas apa yang mereka bisa lakukan pada tahun ini untuk Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang tahun ini,” tegas Nasmuddin.

Menganggapi apa yang menjadi tuntutan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Sulbar, Bupati Mamuju, Hj.Sutinah Suhardi mengaku punya kesamaan persepsi untuk tetap mempertahankan Kepulauan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

“Jadi, perlu dipahami saya juga berada digaris yang sama dengan bapak – bapak untuk tetap mempertahankan Balak – Balakang agar tetap masuk dalam wilayah Sulawesi Barat,” kata Sutinah.

Sementara dorongan untuk membuat sebuah regulasi khusus terhadap Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang, pihaknya berjanji akan terus mengupayakan dengan tetap bersinergi dengan legislatif, agar Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa mengintervensi pulau terluar di Kabupaten Mamuju itu.

“Insya Allah kita akan terus berupaya untuk mendorong regulasi khusus melalui sinergi dengan pihak legislatif agar kita bisa melakukan intervensi, sebab kita harus sadari postur APBD Mamuju tidak akan mampu menyelesaikan semua problem yang ada,” terang Sutinah.

Untuk pernyataan sikap yang didorong oleh Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Sulbar, Sutinah mengaku belum berani menandatangani semua tuntutan yang menurutnya belum mampu direalisasikan. Meski demikian, hal – hal yang dianggap bisa direalisasikan dalam tuntutan tersebut dirinya akan tetap berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai sinergitas yang akan dibangun.

Selain itu, sejumlah problem yang dianggap menjadi skala prioritas yang dibutuhkan di Balak – Balakang seperti penanganan abrasi, dirinya mengaku akan mendorong kepada Pemerintah pusat agar dapat direalisasikan secepatnya.

“Insya Allah, soal penanganan abrasi, akan kita dorong ke Pemerintah Pusat, dan untuk anggaran perubahan tahun ini juga akan menjadi skala prioritas.
namun, soal besaran anggarannya kami belum bisa menyampaikan, karena kita akan konsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berapa yang mereka anggarkan,” simpul Sutinah.

Senada, Anggota DPRD Mamuju, Sugianto juga berjanji akan tetap mengawal melalui lembaga DPRD Mamuju atas apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang.

“Kami sebagai anggota DPRD Mamuju tentu akan tetap mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang yang dianggap prioritas,” kata Politisi Gerindra Mamuju ini.

Untuk regulasi khusus, sudah tentu kita akan mengawal secara bersama – sama agar apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terwujud,” kunci Sugianto.

Sekedar diketahui, Delapan Tuntutan Aliansi Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Balak – Balakang diantaranya :
1. Sesegera mungkin menangani abrasi di Kecamatan Kepulauan Balak Balakang .
2. Sesegera mungkin merumuskan peraturan Daerah atau regulasi khusus Kecamatan Kepulauan Balak – Balakang.
3. Merumuskan dan membuat aturan bahwa wilayah kecamatan kepulauan Balak Balakang merupakan daerah yang rawan akan bencana alam paling lambat bulan Agustus 2022.
4. Sesegera mungkin memekarkan wilayah kecamatan kepulauan Balak Balakang menjadi 5 Desa.
5. Sesegara mungkin melakukan pembangunan infrastuktur di wilayah kecamatan Kepulauan Balak Balakang diantaranya :

A. Membangun telekomunikasi disemua Pulau
B. Membangun perumahan guru di semua pulau
C. membuat kapal kapal cepat yang menghubungkan antar pulau.

6 . Sesegara mungkin membuat ambulance terapung dan bersedia menanggung biaya operasional .
7. Segera mungkin melakukan penambahan tenaga kesehatan serta pemberian tambahan tunjangan khusus diluar dari honorarium.
8 .Segera mungkin memberikan bantuan beasiswa bagi putra putri kecamatan kepulauan Balak – Balakang yang hendak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan di bangku SLTP dan SLTA.

[ZR]

Komentar