Darasaksara.com – MAMUJU – Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar mengaku sangat geram mendengar pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang dinilai kontraproduktif dimana ia berharap agar Provinsi Sulawesi Barat tidak dikenal sebagai Daerah Pandemo.
Hal itu disampaikan Prof Zudan saat menghadiri pertemuan dengan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin, 15 Mei 2023 lalu.
Menurut Ahyar, Pj. Gubernur yang baru menjabat ini terlebih dahulu melakukan inventarisasi masalah yang ada.
“Harusnya pak PJ yang baru ini menginventarisasi masalah – masalah yang ada di Sulawesi Barat yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di bumi malaqbiq ini dan kemudian mendiskusikan mencari formula yang tepat menyelesaikan problem yang ada,” kata Ahyar.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang sangat urgen sifatnya untuk diselesaikan demi memenuhi kepentingan masyarakat umum sekaligus dapat membantu pendongkrakan ekonomi, sebagai amanah yang diberikan kepadanya untuk menjadi Pj. Gubernur Sul-Bar, bukan justru mengeluarkan stetment yang mengindikasikaan bahwa Pj Gubernur baru ini anti kritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik.
“seharusnya yang jadi opening pak Zudan adalah bagaimana strategi dan terobosan cerdas melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal kita lemah, kemiskinan, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu di benahi dan dikembangkan, laut dan pertanian kita perlu segera di kelola potensinya. Ini yg seharusnya dia jadikan opening pembahasan,” ungkap Ahyar.
Lebih jauh Ahyar menjelaskan, seandainya Sul-Bar ini seperti Dubai, pak Zudan paksa mahasiswa demo juga tidak akan mau, Kenapa..? karna tidak ada stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan Daerah.
Pernyataan Prof. Zudan dinilai menghianati reformasi dan melecehkan reputasi dan nama besar pergerakan demonstrasi diSulawesi barat,”imbuhnya.
Sehingga, secara tegas kami sampaikan somasi bahwa Prof. Zudan sebagai Pj.Gubernur Sulbar harus kembali menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Organisasi Kepemudaan (OKP) mahasiswa dan masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka demonstrasi besar – besaran akan menjadi sambutan untuk Pj. baru,
dan dengan tegas kita meragukan kapasitas dan kapabilitas Pj. Gubernur Sul-Bar dan menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan Pemerintahan yang good government salah satunya adalah asas partisifatif dalam hal ini bisa di lakukan dengan metode demonstrasi.
Sekali lagi kami tegaskan, jika Prof. Zudan bersedia kami sangat siap untuk debat terbuka,” pungkas Ahyar, Kamis 18 Mei 2023.
[Nur]
Komentar