KNPI Mamuju Minta DPRD Dan Bupati Hentikan Rencana Pembangunan Kantor Balai Kota

Berita, Mamuju444 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – DPD II KNPI Mamuju meminta kepada DPRD dan Bupati Mamuju untuk menghentikan rencana pembangunan kantor Balai Kota.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD II KNPI Kabupaten Mamuju, Santa, S.IP kepada laman ini Rabu 18 Mai 2022 via pesan WhatsApp.

Menurut Santa bahwa, Kabupaten Mamuju sebagai sebuah Daerah yang ada dalam wilayah pusat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, tentu butuh tata pembangunan kota yang baik.
dimana pembangunan kota yang baik, tidak harus dalam kacamata serta merta mendirikan Kantor Balai Kota.

Hal lain adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju belum berstatus sebagai Kota Madya, justru masih berstatus Daerah Kabupaten yang dibuktikan dipimpin seorang Bupati,” ujar Santa.

Lebih jauh, Santa menilai bahwa Pembangunan Kantor Balai Kota yang sudah dianggarkan oleh Pemkab Mamuju sebagaimana dalam Peraturan Daerah Mamuju tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 telah disediakan anggaran 48 Milyar lebih belum urgen dan subtansial.

” Jadi, menurut hemat Kami, rencana pembangunan kantor balai kota itu belum terlalu urgen dan subtansial, karena Masih banyak Infrastruktur jalan  di beberapa Kecamatan dalam kewenangan Pemkab untuk segera diperbaiki, seperti, Jalan Poros Desa buang Rano di Kecamatan Tapalang Barat, Jl. Poros Desa Orobatu di Kecamatan Tapalang, dan Jalan Poros ke Desa Kopeang dan Desa Bela sungguh memprihatinkan kondisinya hari ini,” terang Santa.

Sehingga lanjut Santa, urgensi pengalokasian anggaran APBD 48 milyar lebih tahun ini untuk membangun sebuah kantor balai Kota sebaiknya ditunda dulu. Dimana anggarannya mungkin ada baiknya dialokasikan ke pembangunan Infrastruktur jalan Kecamatan yang masih rusak parah.

Usulan pemberhentian rencana pembangunan kantor balai kota tersebut bukan tanpa alasan, Santa melihat bahwa di Mamuju belum terbentuk ada DOB baru alias pemerintah Kota Mamuju, dimana Pemeringah sudah merencanakan pembangunan kantor balai kota sementara walikoranya belum ada, belum lagi saat ini juga masih di moratorium oleh Presiden untuk pemekaran.

Pihaknya  berharap kepada DPRD dan Bupati Mamuju untuk segera membuat surat pembatalan atau dalam pembahsan RAPBD Perubahan Tahun 2022 segera dialihkan anggaran Balai Kota ke Perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan.

“Kita berharap kepada DPRD dan Bupati Mamuju untuk segera membuat surat pembatalan atau dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2022 segera dialihkan anggaran Balai Kota keperbaikan Infrastruktur jalan di Kecamamatan,” harap Santa.

Selain itu, baru-baru ini sudah ada aspirasi Pemuda Mahasiswa Tapalang Menggugat pada  Bupati untuk perbaikan infrastruktur jalan di Tapalang  dan Tapalang Barat agar kiranya didengar aspirasi masyaraka termasuk pasa
DPRD untuk tidak hanya diam pada masalah ini,” kunci Santa.

[Raidi]

Komentar