Kohati HMI Manakarra Dorong Penerapan UU TPKS Tangani Kasus Pembunuhan Gadis Asal Mamasa

Mamuju211 Pembaca

Darasaksara – MAMUJU – Peristiwa pembunuhan gadis asal Kabupaten Mamasa yang sempat yang ditemukan mengapung di bawah jembatan Arteri Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Senin (12/06/23) kemarin turut menjadi perhatian Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Cabang Manakarra.

Ketua Kohati HMI Cabang Manakarra, St.Ramlah Syahrir mengatakan, atas peristiwa yang terjadi dimana korban kekerasan dan pembunuhan seorang gadis asal Kabupaten Mamasa ini, cukup menjadi pelajaran bahwa betapa di Sulbar ini begitu darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ramlah menjelaskan bahwa, kehadiran Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah diundangkan pada 9 Mei 2022 lalu merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

Ramlah melihat bahwa, deretan kasus kekerasan perempuan dan anak di Sulbar harus menjadi perhatian serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain itu kata dia, peristiwa pembunuhan gadis asal Desa Bannababa 2, Kecamatan Tandu Kalua, Kabupaten Mamasa ini, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah seharusnya mengimplementasikan Undang – Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Apalagi korbannya sudah meninggal dunia.

Menurut Ramlah, UU ini merupakan angin segar bagi perempuan dan anak Indonesia yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual karena merupakan UU lex specialist.

Ramlah juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah berhasil mengamankan yang diduga pelaku pembunuhan.

“Kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah berhasil mengamankan yang diduga pelaku selama kurang lebih 1×24 jam,” kunci Ramlah.

[Faidah]

Komentar