KPID Sulbar Ditengah Tantangan Disparitas Infrastruktur Penyiaran Dan Program ASO

Berita, Daerah, Nasional474 Pembaca

Darasaksara.com – Sulbar – Upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 78 Angka 3 Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) kini terus digenjot.

Meski demikian, dalam mewujudkan hal itu bukan tanpa kendala, Sejumlah problem turut menjadi tantangan terkhusus pada lembaga Komisi Penyiaran Informasi.

Merespon hal tersebut, Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu’min saat ditemui dikediamannya menjelaskan, jika merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, program Analog Switch Off (ASO) yang lebih dikenal dengan migrasi dari analog ke digital, semestinya tanggal 2 November 2022 merupakan batas akhir penyiaran analog di seluruh Indonesia, akan tetapi ada banyak kendala sehingga program ASO ini dilakukan penundaan.

“Jadi, dalam perjalanannya, ada banyak kendala yang ditemukan sehingga terjadi penundaan, seperti pembagian Set Top  Box (STB) ke masyarakat,” kata Mu’min.

Lebih jauh Mu’min mengungkapkan bahwa khusus di Sulawesi Barat, data pembagian Set Top Box (STB) itu sekira 7000 yang akan diberikan oleh lembaga penyiaran pemenang tender multipleksing atau multiplexer dalam hal ini MNC Group kepada masyarakat secara gratis.Namun, sejak bulan Maret – April 2022 lalu, KPID mendampingi MNC Group dalam melalukan pembagian Set Top Box (STB) harus berhenti ditengah jalan dengan alasan pasokan Set Top Box (STB) dari MNC Pusat itu tidak ada.

Selain pasokan Set Top Box (STB) yang tidak ada, data penerima dari BPKS yang berhak menerima Set Top Box (STB) gratis juga belum rampung.

Mu’min mengungkapkan, amanat Undang – Undang bukan hanya dibebankan pada multiplexer lembaga penyiaran, tetapi juga kewajiban Pemerintah untuk ikut membagikan STB gratis, namun sampai saat ini masih berkutat pada wilayah verifikasi data siapa yang berhak menerima STB gratis melalui data DTKS (data terpadu keluarga sejahtera) yang juga belum rampung, dan ini adalah salah satu persoalan besar.

Tak hanya itu kata Mu’min, dalam menggenjot program ASO juga ditemukan adanya kesenjangan, seperti Untuk skala Sulawesi Barat, program ASO ini hanya terkonsentrasi di Kabupaten Mamuju karena siaran terestrial itu hanya ada di Mamuju. Dimana siaran transtrial ini adalah masyarakat yang mau menonton siaran Free to Air (FTA) dengan menggunakan antena UHF.

Dari kondisi tersebut, pihaknya mengaku terus menyampaikan akan pentingnya asas keadilan dari peningkatan kualitas layanan siaran.

” Ya, sebagai lembaga perwakilan Masyarakat yang memiliki kepentingan publik di bidang penyiaran, sebenarnya kami terus bersuara, bahwa asas yang lebih penting dari peningkatan kualitas layanan siaran adalah pemenuhan asas keadilan,” kata Mu’min.

Menurutnya, terjadinya disparitas di Daerah pada bidang infrastruktur penyiaran adalah sebuah pekerjaan rumah yang begitu besar dan harus diselesaikan.

“Bagi kami, untuk apa peningkatan kualitas layanan siaran kalau hanya segelintir masyarakat yang bisa menikmati ? dan ini adalah kesenjangan yang menjadi pekerjaan rumah untuk penyiaran di Sulawesi Barat,”ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa, sebagai langkah dalam menyelesaikan kendala tersebut, kita terus mendorong antara lembaga penyiaran dan lembaga Pemerintah dalam menyelesaikan disparitas di daerah pada bidang infrastruktur penyiaran.

Tantangan Pemenuhan 10 Persen Konten Lokal Pada Televisi Berorentasi Profit.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentu tak hanya berkonsentrasi pada program Analog Switch Off (ASO), akan tetapi mereka terus mendorong pemenuhan konten lokal sebagai sebuah kesadaran dan tanggung jawab.

Bukan tanpa alasan, bagi ketua KPID Sulawesi Barat bahwa, konten lokal yang ditayangkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi syarat 10 persen sebagaimana sebagaimana amanat Undang – Undang, termasuk PKPI, akan tetapi ini bisa mengembangkan semua potensi yang ada di Daerah terkhusus di Sulawesi Barat.

Komitmen KPID Sulbar atas pemenuhan 10 persen konten lokal pada televisi nasional yang membangun Sistem Siaran Jaringan (SSJ) di Daerah telah dilakukan.

“Beberapa waktu lalu, kami sudah memanggil sekira 8 Televisi Nasional yang ada di Sulawesi Barat untuk pemenuhan 10 persen konten lokal, sebab sepanjang pengamatan kami mereka belum memenuhi itu dan sudah cukup lama,” terang Mu’min.

Meski demikian, langkah yang dilakukan KPID Sulbar tentu bukan tanpa hambatan, dimana sejumlah televisi Nasional swasta yang membangun Sistem Siaran Jaringan (SSJ)ke Daerah terkadang tidak melihat pemenuhan konten lokal sebagai sesuatu yang menarik, sebab lebih kepada orentasi profit.

Saat ditanya soal upaya pembuatam perda untuk TV SSJ ?. Mu’min menyebut, itu akan lebih bagus jika ada peraturan Daerah terkait kewajiban menayangkan konten lokal pada TV SSJ, agar mereka bisa menayangkan konten lokal di jam – jam produktif.

Dia berharap ada kesadaran seluruh elemen untuk bisa menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan 10 persen konten lokal demi kemajuan Daerah.

”Kami sangat berharap ada elemen masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan 10 persen konten lokal demi kemajuan Daerah kita,” simpul Mu’min, Kamis 27 Oktober 2022.

[Riadi]

Komentar