Kuasa Hukum KPU Mamuju Sebut, Salah Kamar Permohonan

Mamuju966 Pembaca

Darasaksara.comMamuju Dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Mamuju, Sabtu (03/10/20), KPU Mamuju sebagai pihak termohon menghadirkan dua saksi fakta.

Kuasa Hukum KPU Mamuju, DR. Rahmat Idrus, SH, MH, usai menghadiri Musyawarah tersebut mengatakan, jadi ini masih lanjutan dari sengketa 01 Musyawarah Penyelesaian Sengketa 01 yang diajukan oleh Paslon Sutinah Suhardi – Ado Mas’ud.

Tadi kita juga sudah menghadirkan saksi 2 orang dari pihak termohon dalam hal ini KPU Mamuju, yang dimana mereka adalah saksi fakta yang ingin menguatkan dalil kami selaku pihak termohon, bahwa termohon itu telah melakukan tahapan – tahapan yang ada di Pemilukada sesuai dengan undang – undang,” Ungkap Rahmat Idrus.

Lebih jauh, Rahmat menjelaskan bahwa, subtansi yang disoal disini objek sengketa adalah keputusan KPU Kabupaten Mamuju nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU – Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020,Itu yang menjadi objek.

Sehingga menurutnya bahwa, apa yang di soal terhadap objek ini, tentunya harus bisa ditunjukkan syarat – syarat formil yang tidak terpenuhi dari objek itu atau ada pelanggaran hukum terhadap dikeluarkannya keputusan KPU tersebut, itu yang mau diuji.

Saat ditanya proses atau mekanisme dalam undang – undang Pemilukada terkait persoalan prosedur pengaduan adanya dugaan pelanggaran, Rahmat mengungkapkan bahwa, kalau terkait soal ada tidaknya pengaduan sebelumnya, mekanisme yang ada didalam undang – undang pemilukada dimana setiap tahapan pemilukada itu, diberikan kesempatan kepada masyarakat seluas – luasnya, siapapun termasuk pasangan calon  untuk memberikan tanggapan, masukan, pengaduan dan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran.

KPU sudah menghadirkan saksi fakta dari rekan – rekan jurnalis yang menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan tahapan – tahapan termasuk mengumumkan di media tentang permintaan untuk memasukkan tangggapan,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengaku bahwa atas kehadiran dari saksi pihak terkait dalam hal ini pasangan Habsi – Irwan, ada hal yang cukup membantu dasar argumentasi sebagai pihak termohon dalam hal ini KPU Mamuju untuk mempertahankan keputusannya.

” Atas kehadiran saksi pihak terkait dalam hal ini Paslon Habsi – Irwan yang mungkin mereka merasa dirugikan, itu bagi kami ada hal – hal yang membantu dasar argumentasi  kami sebagai pihak termohon untuk mempertahankan keputusannya,” ujar Rahmat.

Pada kesempatan tersebut, Rahmat  menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut salah kamar. Dimana, seharusnya, perkaranya yang didaftarkan adalah sengketa antar calon, bukan dengan penyelenggara, sehingga KPU tidak punya legal standing.

Secara spesifik, Rahmat menyebutkan bahwa dalam jawaban kami selaku termohon, kami juga sudah sampaikan, dimana dasar kami disertai dengan tiga alasan hukum, yang pertama sebelum menentukan legal standing, pemohon harus bisa menunjukkan ada tidaknya pelanggaran hukum terhadap penetapan itu, artinya produk objek sengketa ini yakni keputusan KPU apakah ada yang dilanggar atau tidak ? salah satu contoh, syarat formil bisa dikatakan cacat, apabila ada pengaduan masyarakat  yang tidak ditanggapi oleh KPU setelah ada rekomendasi dari Bawaslu.

Yang kedua lanjut Rahmat, kita akan masuk menentukan siapa pihak yang akan bersengketa, setelah objeknya kita ketahui tentang ada tidaknya pelanggaran, baru kita masuk siapa yang punya kewenangan untuk bersengketa atau ditarik sebagai pihak yang bersengketa.

Kami menganggap, KPU tidak bisa ditarik disini, karena seharusnya yang diajukan adalah sengketa antar peserta pemilih,bukan antara peserta dengan penyelenggara, dan itu bisa dibaca di perbawaslu, ada dua jenis yaitu sengketa antara peserta dan sengketa peserta dengan penyelenggara,” simpul Rahmat.

Penulis   : Riadi.

Editor      :Darasaksara.

Komentar