Milad Ke 56 Tahun, Kohati Cabang Manakarra Gelar Dialog Sosialisasi UU-TPKS

Daerah, Mamuju439 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Milad Korps HMI- Wati (KOHATI) Cabang Manakarra ke 56 Tahun, kali ini dikemas dengan cara yang berbeda.

Sejumlah pengurus Kohati Cabang Manakarra kali ini, memilih melakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam bentuk dialog, dipusatkan di KanneqQun Mamuju, Sabtu 17 September 2022.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Ketua Forum Alumni HMIwati (Forhati) Sulawesi Barat, Andi Alma Aliuddin.

Dalam sambutannya, Andi Alma menyampaikan bahwa, dengan adanya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) ini tentu harus tetap kita sampaikan secara perlahan, sekaligus mentransfer nilai dan membangun sebuah norma baru yang didalamnya tidak ada lagi kekerasan seksual.

“Tentu kita tidak menginginkan lagi jika tiba – tiba ada laporan adanya pelecehan dan pemerkosaan pada perempuan, karena itu adalah hal yang paling rendah dari perlakuan kemanusiaan,” kata Andi Alma.

Dengan adanya UU – TPKS ini, kita harus senantiasa menyampaikan dan tidak boleh ada hal yang mengendap lagi, sebab fenomena pelecehan dan tindakan kekerasan pada perempuan itu adalah merampas hak – hak dan nilai – nilai keperempuanan,” katanya.

Ketua Kohati Cabang Manakarra, St. Ramlah Syahrir kepada laman ini menyebut bahwa kegiatan sosialisasi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentu merupakan respon Kohati melihat kondisi yang saat ini bisa disebut darurat kekerasan.

” Kami berharap, melalui kegiatan ini kami bisa lebih memahami poin penting yang terdapat pada undang – undang tersebut,” ujar Ramlah.

Sementara, Yurlin Tamba,SE.,M.AP
Satgas PPA Provinsi Sulawesi Barat selaku narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan  bahwa, UU – TPKS yang baru – baru saja di sahkan ini, tentu merupakan bentuk kepedulian terhadap apa yang kerap terjadi pada perempuan sekigus bentuk nyata bahwa negara harus hadir ditengah kita saat ini darurat kekerasan seksual.

Menurutnya, ada banyak kejadian tindakan kekerasan seksual yang saat ini terjadi, bukan hanya disaksikan lewat media sosial dan media konvensional, akan tetapi ini sudah terjadi di Sulawesi Barat. Sehingga kita patut bersyukur jika masih ada kalangan aktivis perempuan yang punya kepedulian terhadap wacana tersebut.

Lebih jauh, Yurlin memaparkan bahwa kekerasan seksual yang termuat pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut adalah perilaku yang dominan  dari salah satu pihak yang bersifat mengontrol atau merendahkan, menghina dan mengintimidasi meskipun itu secara verbal.

Dalam UU- TPKS ini menjelaskan dimana, kekerasan seksual secara fisik dimana setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa,” kata Yurlin.

“Kita berharap melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, ada rasa keadilan, dimana keberpihakan hukum harus sampai pada anak dan perempuan, adanya kepastian hukum dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan,” ungkap Yurlin.

Ditempat yang sama, Direktur Yayasan Karampuang Ija Syahruni memaparkan, salah satu penyebab dari adanya tindak pelecehan dan kekerasan pada perempuan itu berangkat dari adanya ketidak setaraan, dimana ada yang lebih kuat, ada yang lebih mendominasi atau ada yang lebih mengontrol dan ada yang dikontrol. Menurutnya, atas adanya ketimpangan relasi tersebut berpotensi terjadinya kekerasan.

Dia juga menyampaikan, teruntuk generasi muda agar kiranya menyiapkan bekal, minimal mampu memimpin diri sendiri termasuk dalam hal pengambilan keputusan penting untuk diri sendiri, jika ada hal yang tidak disukai, minimal kita sudah mulai jaga jarak.

Ija, sapaan akrab dari direktur Yayasan Karampuang ini mengungkapkan, berbicara tentang kekerasan seksual dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yaitu, segala hal yang berkaitan pelecehan seksual, itu sudah dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Perlu dipahami bahwa perlakuan yang dapat dikategorikan kekerasan seksual itu bisa berupa tindakan secara langsung ajakan, melalui kata – kata, ataupun perlakukan secara verbal.

Beberapa poin -poin penting dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini menjadi perhatian yang disampaikan oleh Direktur Yayasan Karampuang ini. Diantaranya memberikan perlindungan pada korban, dimana institusi wajib memberikan perlindungan pada korban baik menjaga kerahasiaan namanya juga segala biaya yang diakibatkan, itu ada pada pasal 4 ayat (1).

Selain itu kata dia, memberikan denda terhadap pemaksaan hubungan seksual, dan hal itu diatur di UU-TPKS pasal 6.

Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh generasi muda khususnya perempuan, agar tidak pernah ragu dan diam jika ada yang mengalami dan melihat tindakan kekerasan seksual untuk membicarakan kepada pihak yang bisa menyambungkan dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi problem,” simpul Ija Sabtu 17 September 2022.

[Riadi]

Komentar