Momen Hari Anti Korupsi dan HAM, FPPI Pimkot Mamuju Sorot Sejumlah Kasus

Mamuju, Uncategorized191 Pembaca

Darasaksara.com – MAMUJU – Dua momentum besar yang tak pernah sepi dari berbagai peringatan, yakni 9 Desember yang merupakan hari anti korupsi dan 10 Desember hari hak azasi manusia (HAM).

Momentum tersebut turut menjadi perhatian Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju.

Menurut Dandi, Kader FPPI Pimkot Mamuju bahwa, peringatan hari anti korupsi dan hari HAM sedunia senyatanya tidak hanya berdekatan secara waktu. Namun, memiliki keterkaitan secara konseptual.

Dandi menyebutkan, ada begitu banyak kasus HAM belum terselesaikan seperti, kasus tahun 98. Dimana, banyak kasus pelanggaran HAM dilakukan khususnya terhadap mahasiswa, lanjut pada tahun 200 -an kasus Munir yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya.

Lebih lanjut, Dandi melihat rezim saat ini, banyaknya kasus di Nasional soal korupsi mulai dari kasus yang melibatkan Menteri sampai dengan kasus suap yang dilakukan oleh ketua KPK itu sendiri.

“Kita juga tentu tak dapat menutup mata terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim ini mulai dari kasus penangkapan warga di Wadas dan juga kasus penembakan masyarakat di Kalimantan yang mengakibatkan 1 warga meninggal dunia,” kata Dandi.

Sementara di skala lokal Sulawesi Barat, kasus korupsi tak henti hentinya, mulai dari dunia pendidikan sampai pembangunan infrastruktur.

Dandi menyebutkan beberapa contoh kasus korupsi yang baru – baru ini dalam dunia pendidikan di Sulawesi Barat yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum (APH).

Belum lagi kata dia, adanya dugaan permainan proyek infrastruktur oleh sejumlah perusahaan nakal yang mengelola sekolah padahal secara dokumen sudah cacat prosedural, sehingga patut diduga ada kongkalikong dengan sejumlah oknum pejabat.

Kader FPPI Pimkot Mamuju ini juga tak luput menyoroti dugaan korupsi yang ada di Pemkab Mamuju.

” Kita bisa melihat beberapa Kepala Desa terjerat korupsi akibat penyalahgunaan dana Desa. Padahal,sejatinya Negara menurunkan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat bukan malah kepentingan kelompok apalagi untuk kepentingan pribadi kepala Desa,” ujar Dandi.

Dandi mengaku bahwa pihaknya telah mengendus ada dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten maupun aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa.

Dengan sederet kasus yang telah ada, dari level Nasional sampai ke lokal dibutuhkan sebuah pemahaman bahwa korupsi berkaitan dengan HAM.

“Jika korupsi mampu diminimalisir serta hak setiap manusia diberikan, maka akan membawa dampak signifikan untuk bangsa dan juga Daerah,” pungkas Dandi, Kamis 7 Desember 2023.

[Faidah]

Komentar