Muh Irfan : Momentum May Day Ditengah Berbagai Problem Negara

Darasaksara.com – Mamuju – Tanggal 1 Mei atau kerap kali diistilahkan dengan May Day merupakan Hari Buruh Internasional yang dirayakan setiap tahunnya oleh berbagai elemen perburuhan di seluruh dunia.

Menurut salah satu aktivis FPPI Pimkot Mamuju, Muh. Irfan bahwa, momentum May Day ini dilatarbelakangi oleh demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat, yang diikuti oleh sekitar 400.000 buruh pada 1 sampai 4 Mei 1886, dengan tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja per hari. Dari peristiwa tersebut menewaskan ratusan buruh, sehingga pada Juli 1889, melalui Kongres Sosialis Dunia di Perancis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh sedunia

Pada momentum perayaan May Day tahun 2022, Irfan melihat banyaknya problem dalam bangsa Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.

“Perayaan May Day merupakan tahun ke tiga perayaan harinya kaum buruh ini di tengah Pandemi Covid-19, dimana Pandemi Covid-19 sebagai penyebab krisis multidimensional sampai saat ini masih terus dilakukan berbagai upaya pengendalian oleh pemerintah, meskipun menyedot biaya dalam jumlah besar, yang bersumber dari pendapatan Negara,” jelas Irfan.

Lebih jauh, dia mengungkapkan Di lain sisi, masyarakat membutuhkan perhatian lebih untuk memperoleh jaminan atas hak-haknya, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan serta jaminan kesehatan pekerjanya, bukan cuma para buruh yang memiliki posisi untuk membangun Negeri ini. Akan tetapi perhatian petani dan nelayan juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia.

Sehingga Ifran berpendapan bahwa peningkatan komoditas pertanian dan perikanan amat perlu dilakukan, namun konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan.

Selain itu, Irfan mengurai dua pemicu utama atas lahirnya konflik agraria.

“Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik,” ungkap Irfan.

Lanjut Irfan menyampaikan implikasi atas fakta tersebut, dimana dirinya melihat banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran.

Sementara, pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, reforma agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh,”Jelas Irfan.

Meski demikian, aktivis FPPI Mamuju ini melihat bahwa dalam perjalanannya di sistem Kenegaraan kita masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan buruh tani, Buruh pabrik bahkan sampai Buruh nelayan dan buruh buruh lainnya.

“Secara demokrasi saya melihat Negara sudah diluar batasan dalam mengambil kebijakan, buktinya saja UU Cipta Kerja yang jelas cacat dan inkonstitusional tetapi tetap bisa berjalan seperti biasanya, ini membuktikan bahwa Negara sudah mulai berjalan dengan sendirinya tanpa mendengarkan masyarakat,” tegas Irfan.

Irfan menjelaskan bahwa perlu diperhatikan dari UU Cipta Kerja ini akan berefek ke regional masing – masing daerah dan nantinya bukan cuma para buruh pabrik, nuruh kontrak, buruh tani, nelayan dan bahkan buruh kasar yang akan dirugikan, akan tetapi lingkungan akan dirusak karena akan ada Investasi untuk mengeksploitasi habis habisan sumber daya alam yang ada dj regional masing masing termasuk Sulawesi Barat.

Dirinya menekankan, Di May Day kali ini, harusnya Pemerintah pusat terlebih lagi daerah Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju sudah mampu membuat Lapangan pekerjaan yang luas ditengah pandemi ini untuk mengurangi para masyarakat yang belum memilki pekerjaan, serta membuat penguatan UMKM entah itu bentuknya penguatan pariwisata ataukah UMKM dalam berbentuk bisnis.

Dorongan tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena pemerintah harus menyadari setiap tahunnya sarjana di Sulawesi Barat semakin meningkat dan tidak mungkin mereka semua akan jadi buruh kontrak.

“Ini pelajaran untuk kita semua bahwa Sulawesi Barat punya sumber daya alam dan kita harus memanfaatkannya untuk kepentingan pekerjaan kedepan serta untuk kemajuan daerah,” kunci Irfan Minggu 1 Mei 2022.

[Riadi]

Komentar