oleh

Mutasi Di Pemkab Mamuju Disorot, Begini Jawaban Bupati

-Mamuju-1.115 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Baru baru ini, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada sejumlah pejabat administrasi dan pejabat Pengawas melalui Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/382/KPTS/VIII/2021.

Diketahui, sejumlah pejabat yang ada di Pemerintahan Kabupaten Mamuju harus menelan ” Pil Pahit” karena dinonjobkan dari jabatannya.

Merespon hal ini, Akriadi, SH,. yang merupakan salah satu praktisi hukum menilai kebijakan tersebut tidak berdasarkan pada PP No 17 Tahun 2020.

” Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020,  dimana itu perubahan dari Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 jelas dikatakan bahwa dalam manegemen kepegawaian dalam melakukan mutasi harus menggunakan sistem merit,” kata Akriadi.

Lebih jauh Advokat muda ini menjelaskan bahwa, jelas tertuang dalam pasal 162 dijelaskan bahwa, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit.

Sehingga menurutnya, dalam melakukan mutasi, PPK harus mempunyai penilaian yang jelas, dan khusus di Pemkab Mamuju yang baru – baru ini terjadi, kami menilai itu bukan mutasi, tetapi itu pemindahan,” ungkap Akriadi.

Ditanya soal perbedaan antara pemindahan dan mutasi, Akriadi menjelaskan bahwa pemindahan itu erat kaitannya seorang ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin yang harus melalui penetapan komisi ASN. Karena jelas jika seseorang dinonjobkan atau diturunkan jabatannya satu tingkat seharusnya mendapatkan sanksi atau hukuman terlebih dahulu.

Atas adanya beberapa pejabat yang diduga dinonjobkan, bagi Akriadi bahwa pejabat yang berwenang melakukan mutasi tersebut tidak memahami PP No 17 Tahun 2020.

Selain itu, Akriadi mengaku sudah mengantongi  beberapa nama pejabat dari eselon III dan eselon IV yang melakukan konsultasi hukum dengan dia.

“Jadi, sudah ada beberapa pejabat eselon III dan eselon IV yang konsultasi dengan kami, dan jika mereka memberikan kuasa kepada kami, tentu kita akan lakukan langkah – langkah hukum,” tegas Akriadi.

Atas adanya hal ini, kita berharap mutasi ini jangan dikaitkan dengan kepentingan politik, sebab kita ketahui bersama dalam aturannya jika Pejabat melakukan mutasi itu harus menghindari konflik kepentingan,” harap Akriadi.

Terpisah, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis 2 September 2021 mengatakan, mutasi kemarin sudah melalui pertimbangan Baperjakat dan sudah sesuai aturan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena kami melakukan mutasi setelah 6 bulan kami dilantik sebagai Bupati dan  melihat kinerja para ASN selama kurung waktu 6 bulan ini.

Ditanya soal apakah PP No 17 Tahun 2020 turut menjadi pertimbangan dalam melakukan mutasi, Sutinah mengaku hal itu sudah dilakukan.

Tentu saja dan itu sudah masuk dalam pertimbagan Baperjakat,” singkat Sutinah pada laman ini.

Ar/Da.

Komentar

News Feed