Permohonan Pemprov Kaltim Soal Balak – Balakang Ditolak, PR Bagi Pj Gubernur Sulbar

Berita, Daerah319 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Polemik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur terkait perebutan wilayah Kepulauan Balak – Balakang akhirnya menemui titik terang.

Hal tersebut ditandai dengan keluarnya surat putusan dari Mahkama Agung dengan Nomor : 12/P/HUM/2022 terkait uji materil terhadap peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2019, tentang perubahan peraturan mentri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah pada tingkat pertama dan terakhir.

Diketahui, dalam surat putusan tersebut bahwa objek pemohonan hak uji materil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak diterima.

Menanggapi hal ini, Koordinator Aliansi Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Balak – Balakang Subhan kepada laman ini mengatakan,tidak ada yang terlalu istimewa apakah Balak – Balakang ini mau masuk dalam wilayah Sulawesi Barar atau Kalimantan Timur, sebab tuntukan kami masih tetap sama yakni selamatkan Bala – Balakang.

Meski demikian, Subhan mengaku bahwa pasca keluarnya surat putusan mahkama agung tersebut tentu merupakan point posotif untuk saat ini, dimana wilayah Kepulauan Bala – Balakang jelas masih dalam wilayah Sulbar, namun menurutnya, bukan berarti kedepannya akan aman, sebab tidak menutup kemungkin Kaltim akan kembali berupaya merebut Bala – Balakang jika masih ada celah.

Harapan kami, dengan keluarnya putusan tersebut, kami berharap Penjabat Gubernur Sulbar nantinya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap memprioritaskan penganggaran penangan abrasi untuk kepulauan Balak – Balakang pada anggaran perubahan tahun ini.

Tak hanya itu kata Subhan,masalah kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi juga harus diperbaiki kedepanya.

Terpisah, salah satu anggota DPRD Sulawesi Barat, Muhammad Hatta Kainang, SH mengaku bahwa atas keluanya keputusan tersebut, tentu merupakan kabar positif sekaligus menyisahkan pekerjaan rumah kedepan.

” Jadi, ini artinya positif buat Sulbar, tinggal PR kita bagaimana mengactionkan program rill pembangunan untuk Sulbar kedepan,” kata Hatta.

Dirinya juga berharap Penjabat Gubernur Sulawesi Barat kedepan menjadikan ini sebagai skala prioritas

” Semoga Penjabat Gubernur baru Sulawesi Barar menjadikan hal ini prioritas ,dan berikut kita harus sudah siap dengan rencana aksi hukum dari Pemprov Kaltim, karena saya yakin ini tidak akan berhenti,” simpul Hatta Kainang.

[Riadi]

Komentar