Perspektif Kopri Mamuju Atas Wacana Perempuan Di Panggung Politik Nasional & Lokal

Mamuju, Nasional, Politik793 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Peran perempuan dalam panggung politik pada skala nasional hingga lokal, tentu sangat penting untuk dibincang, Hal ini bukan tanpa alasan, sebab melalui jalur politik, mereka tentu punya ruang untuk dapat memperjuangkan nasib perempuan yang kadang selama ini mendapat diskriminasi diberbagai ruang.

Merespon hal tersebut, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Cabang Mamuju Periode 2021 – 2022, Wilmaela S, mengatakan, benar bahwa partisipasi politik perempuan telah ditempatkan dalam tatanan sistem politik demokrasi kita. Sehingga menjadi jamak kita menyaksikan banyaknya keterlibatan perempuan dalam ruang politik. Menurutnya, keterlibatan perempuan ini, tentu ada harapan besar didalamnya. Dimana, perempuan tidak boleh lagi dianggap lemah, subordinat dan memerlukan perlindungan. Akan tetapi, perempuan juga memilki kemampuan untuk berjuang di ruang politik. Setidaknya dapat menjadi bagian penting dalam menanggulangi berbagai tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Meski demikian, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mamuju ini sepertinya punya otokritik terhadap realitas aktual saat ini atas peran perempuan dalam politik. Dimana dalam benaknya, justru melahirkan beberapa pertanyaan cukup menukik.

Benarkah perempuan yang telah lebih awal melibatkan diri dalam panggung politik, sudah benar – benar memberikan pengaruh terhadap produk kebijakan yang dihasilkan ?

Bagi Wilmaela, pertanyaan tersebut, justru membuat kita harus jujur bahwa kita tengah dalam kondisi pesimis. Sebab banyak diantara mereka terjebak dalam kekuasaan buta, tergoda, memanfaatkan untuk kepentingan diri, kelompok atau orang orang terdekatnya.

Selain itu, dirinya melihat perempuan yang hari ini berada dalam satu sistem politik yang tidak bersih, sehingga banyak diantaranya terkontaminasi oleh sistem itu. Maski demikian, baginya, hal ini juga tak bersifat general, sebab tidak semuanya demikian, masih ada juga sebagian kecil perempuan yang memang benar – benar memiliki imun kuat dari godaan kekuasaan buta.

Atas eksistensi perempuan dalam panggung politik, terkhsus di Sulawesi Barat sekaligus bagaimana upaya mereka dalam memperjuangkan nasib sejumlah perempuan yang kerap kali mengalami diskriminasi ?, ketua Kopri PMII Mamuju ini memberkan bahwa, per Januari hingga Agustus 2001 kemarin terdapat 4.212 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 6.248 kasus kekerasan terhadap anak. 74,24 persen. dari data ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara 58,4 persen dari kasus kekerasan anak adalah kasus kekerasan seksual.

Dari sejumlah data yang ia sampaikan, atas banyaknya kasus yang dialami perempuan secara nasional, justru kembali melahirkan beberapa pertanyaan bagi dia yang mengarah pada sejumlah perempuan yang telah memantapkan diri masuk ke panggung politik.

Dirinya melontorkan pertanyaan yang tentu menjadi pekerjaan rumah kita semua.Diantara pertanyaan tersebut adalah :

Dimana peran para politisi perempuan kita?

Apa yang telah dilakukan terhadap situasi saat ini ?

Seberapa besar mereka terlibat dalam perumusan langkah – langkah menangani persoalan ini ?

Seberapa besar keterlibatan mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, atau seberapa besar keberpihakan anggaran yang disiapkan untuk menyelesaikan urusan ini ?

Ella, sapaan akrab Mahasiswi Unimaju ini melihat, atas beberapa pertanyaan tersebut bahwa yang terjadi justru banyak perempuan kita yang terlibat dipanggung politik malahan terseret arus dan ikut andil dalam proses penerapan yang disebut Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam perspektifnya, politik perempuan di Negara kita, sangat terbatas perempaun diparlemen. Hal itu dapat dilihat pada beberapa potret perjalanan sejarah.

Secara spesifik Ella menjelaskan bahwa, pada Tahun 1955 pemilu pertama diselenggarakan, perempuan mencapai 6,5 persen dan cukup memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik melalui kerja advokasi organisasi seperti Organisasi Gerwani.

Namun,peran itu kian hilang seiring kehadiran orde baru. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan selama 32 tahun perempuan dibungkam dan dibatasi di ruang privat.Hingga akhirnya pemilu pertama di era reformasi 1999 perempuan mencapai 8,8 persen di parlemen nasional. Dan sekarang, sedikit membanggakan sebab cukup mengalami peningkatan, saat ini perempuan di parlemen DPR RI sebesar 20,8 persen.

Melihat peningkatan tersebut, Mahasiswa berdarah Jeneponto Sulawesi Selatan ini menilai, tidak salah jika ada anggapan bahwa keadilan gender dalam politik di Indonesia perlahan membaik, sehingga ada harapan besar akan kecenderungan para perempuan dalam memperjuangkan hak – hak perempuan hingga lahirnya kebijakan yang tentu berdampak pada kepentingan Bangsa. Namun, dibalik harapan ini kita juga harus menyadari bahwa politik tidak akan luput dari kompromi antara realita dan idealisme, sehingga tak jarang harapan kita hanyalah sebuah angan – angan.

Menyinggung soal kontribusi perempuan di parlemen terkait perjuangan hak – hak perempuan, mahasiswa kelahiran 13 September 1997 ini mengatakan bahwa, ketidak maksimalan perempuan di parlemen dalam memperjuangkan hak -hak perempuan, disebabkan banyak hal. Misalnya, perempuan seringkali tidak pada posisi strategis penentu kebijakan, sehingga tidak terlibat dalam penyusunan anggaran. Wajar jika sulit perempuan dapat terlibat dalam penentuan anggaran yang pro terhadap perempuan.

Ketidak terlibatan ini, tentu dikaitkan dengan anggapan kualitas anggota perempuan dan kuatnya dominasi politisi laki – laki. Dimana, contoh yang dapat dilihat yaitu anggaran untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, hanya memiliki anggaran yang nihil di tahun 2021, jauh sekali jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lain yang jumlahnya trilyunan.

Hal lain yang menjadi perhatian Ella, yang tak kalah penting adalah kualitas anggota parlemen perempuan kita, tentu menjadi pengaruh terhadap kinerja mereka. Dimana menurutnya, banyak anggota parlemen hari ini terpilih hanya karena mereka memiliki kekerabatan atau keluarga elit politik, atau bisa juga karena modal uang dan popularitasnya semata.

Efek atas fakta diatas, tentu akan berimplikasi pada lahirnya pemahaman masyarakat awam yang memandang politik itu hanya ruang yang kotor, dan seakan alergi degan politik. Rendahnya kualitas personal anggota parlemen perempuan, juga dinilai menjadi causa atau penyebab dasar rendahnya dampak keterwakilan perempuan pada kebijakan sosial, utamanya kebijakan perempuan dan anak.

Soal bagaimana pandangan aktivis perempuan PMII Cabang Mamuju ini tentang politik, dia mengungkapkan bahwa, bagi saya politik itu baik.Politik itu adalah jalan menuju kebaikan bersama, jalan mewujudkan perubahan dan titik terang walaupun terkadang masih “Samar Di Ujung Lorong” .

Melalui jalan politik, Ella mengaku kebijakan pembangunan dapat diarahkan, malalui jalan politik kehidupan lebih baik dapat diwujudkan dan lebih berkesinambungan.

Sementara, yang dimaksudkan “Wajah Politik Terlihat Samar Di Ujung Lorong” bagi Ella, itu adalah satire yang dialamatkan pada fenomena arogansi kekuasaan yang menempatkan politik hanya demi kepentingan diri dan kelompoknya.Itulah sebabnya, kenapa ruang politik harus diwarnai dan diisi oleh orang – orang yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tak hanya itu, dirinya melihat sangat penting partisipasi perempuan dalam politik, setiap momen politik selalu mengalami peningkatan meskipun belum mencapai 30 persen secara keseluruhan.Kehadiran perempuan dalam politik menjadi penting dalam berkontribusi, mewarnai dan memberi keseimbangan dalam perumusan beragam kebijakan, penganggaran dan pengawasan yang tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat umum, khususnya pada kepentingan perempuan dan anak. Ini adalah harapan ideal pentingnya kehadiran perempuan dalam politik.

Tak mudah tentunya bagi dia mengisi ruang – ruang politik, secara tegas Ella mengaku, harus disadari sepenuhnya bahwa kita juga penting mempersiapkan kader – kader perempuan yang memiliki kualitas persoanal baik, tidak cukup memiliki kecakapan dalam membaca realita sosial, ekonomi dan politik. Tetapi juga memiliki kualitas idealisme yang tidak diragukan lagi.

Ditanya soal harapan atas keberadaan sejumlah perempuan di panggung politik nasional hingga lokal, dirinya berharap bahwa perempuan mesti mampu membuktikan kepemimpinan perempuan tidak kalah baiknya dari kepemimpinan laki – laki, sehingga beragam posisi strategis di parlemen dapat menempatkan perempuan disitu.

Tak hanya itu, Perempuan dalam parlemen harus dapat menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan nilai – nilai kejujuran dan mampu memerangi segala perilaku yang menyimpang seperti praktek Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN).

Komitmen untuk mengawal apa yang menjadi hal urgen terkhusus soal issu perempuan, tentu juga menjadi perhatian serius dan harapan Ella, sebab menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , sepanjang tahun lalu terdapat 12.566 kasus, diantaranya terdapat kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan fisik, kemudian di tahun ini juga semakin meningkat. Situasi ini tentu membuat kita semua prihatin dan kita berharap peran perempuan dalam panggung politik dapat menyelesaikan persoalan ini yang kian meningkat tiap tahunnya.

“Jika diberi kesempatan berpendapat, kita hanya perlu mengingatkan kepada para politisi perempuan kita, bahwa telah banyak perempuan yang telah menginspirasi dunia, mereka juga harus banyak belajar dan bercermin dari banyak kisah itu,” kata Ella.

Politisi perempuan kita mesti lahir dan menjelma menjadi tumpuan dan harapan publik. Meskipun terlihat dengan tampilan penuh kelembutan dan ketegaran, namun ia harus konsisten memperjuangkan nilai – nilai kemanusiaan dan demokrasi, tidak malah larut dan ikut terseret dalam pusaran politik yang penuh persekongkolan.

Para politisi perempuan saat ini penting terus untuk mengupgrade diri dengan beragam pengetahuan, memiliki kemampuan dalam membaca kerumitan persoalan ekonomi, sosial dan politik, serta memiliki kepekaan yang cukup dalam menyelesaikan persoalan massyarakat. Kita semua yang berada diluar parlemen tidak menginginkan adanya stigma yang dilekatkan pada politisi perempuan sebagai simbol pemimpin yang kehadirannya hanya sebagai simbol keterwakilan perempuan, atau kehadirannya hanya karena mengandalkan kekuasaan uang dan investasi politik yang telah dibangun oleh keluarga pendahulunya.

Ayo politisi perempuan, tunjukkan bahwa anda mampu menghadirkan ide dan gagasan, demi kemaslahatan.

Menghadapi perhelatan politik pada tahun 2024 yang akan datang, Ella menitipkan pesan kepada masyarakat Sulbar bahwa kiranya, sebisa mungkin mereka tidak berfikir bahwa ada garis pemisah atau sekat antara laki – laki dan perempuan, atau menggirirng opini untuk menjagokan perempuan sebagai wakil kita. Karena menurutnya, soal masa depan Sulbar, tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau garis keturunan.

Masa depan Sulbar akan sangat ditentukan oleh sosok pemimpin yang memiliki visi, misi dan platform yang diusung oleh koalisinya. Kita butuh pemimpin yang membawa perubahan yang luar biasa bagi Daerah, bukan calon yang biasa – biasa saja.

Hal lain yang menjadi harapan aktivis perempuan PMII Mamuju ini adalah, momentum politik 2024 kedepan, dia berharap para politisi kita di Daerah tidak lagi mengajarkan dan mempraktekkan politik kotor yang ditandai dengan money politik.

Sudah saatnya kita hentikan mengajari masyarakat kita menentukan pilihannya dengan pemberian imbalan uang atau barang.biarkan masyarakat kita mandiri menentukan pilihan politiknya, Sikap politik merdeka,” pungkas Ella

Segmen Wawancara Khusus 23 Februari 2022.

Komentar