Polemik Revisi RUU Penyiaran, Begini Kata Ketua KPID Sulbar

Darasaksara.comMamuju – Sejumlah pasal dalam Draf revisi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran kini menuai polemik. Dokumen tersebut mendapat kritik dari berbagai elemen termasuk Dewan Pers dan beberapa organisasi profesi jurnalis lainnya.

Dalam draf revisi Undang – Undang Penyiaran tersebut, pasal 50  B ayat (2) huruf C yang di dalamnya mengatur pelarangan media menayangkan konten atau siaran ekslusif jurnalisme investigasi inilah yang dinilai mengancam kebebasan pers. Selain itu, pasal 8A huruf Q yang menyebutkan bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran juga dianggap berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers.

Menanggapi hal ini, Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu’min saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat 17 Mei 2024 mengatakan, memang akhir – akhir ini draf revisi undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tengah hangat diperbincangkan serta menjadi sorotan.

Terkait pasal 50 B ayat (2) huruf C mengenai penayangan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi, menurutnya perlu pembahasan dan pendefenisian lebih jauh agar di dalamnya tidak terdapat pasal karet.

”Jadi, memang kita perlu membahas lebih jauh  apa yang dimaksud dengan jurnalisme investigasi dan penayangan ekslusif,” kata Mu’min.

Dia meyakini bahwa hadirnya pasal tersebut, semangatnya tidak dalam rangka untuk mengekang kebebasan pers.

”Saya rasa dan saya yakin pasal tersebut semangatnya tidak dalam rangka untuk mengekang kebebasan pers, dimana jika pasal ini akan ditetapkan. Maka, tafsir dan pelaksanaannya tentu akan menjadi  kewenangan KPI pusat termasuk Daerah dan akan dibahas di forum – forum seperti rakernas,” terangnya.

Selain itu, pasal 50 B ayat (2) huruf C pada draf Revisi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 jika akan ditetapkan ia melihat setelah ada peraturan PKPI terkait hal ini, pasti akan disuguhkan lebih rinci dalam P3SPS atau standar isi siaran terkait apa yang dimaksud jurnalisme investigasi dan tayangan ekslusif.

Sebab menurutnya, berbicara tentang Undang – Undang tentu membutuhkan penjabaran lebih jauh aturan – aturan di bawahnya.

Sementara, pada pasal 8A huruf Q yang menyebutkan bahwa, KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara KPI dan Dewan Pers. Ketua KPID Sulbar ini menyebut bahwa ini tidak akan menimbulkan tumpang tindih setelah dibuatnya aturan turunan.

Dalam hal penyelesaian sengketa pers, Mu’min meyakini bahwa Dewan Pers tetap akan menjadi induk. Tetapi, ketika terjadi sengketa pers yang berkaitan dengan lembaga penyiaran.  Maka, pelibatan KPI bukan sesuatu yang menyebabkan tumpang tindih namun akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

”Saya rasa, pasti nanti ada penyesuaian aturan turunan dalam bentuk PKPI yang tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya seperti Dewan Pers,” pungkas Mu’min.

[rdi/Zul]

 

 

 

 

Komentar