Pos Gakkum Mamuju Beri Warning Pembalakan Liar Dan Perusahaan Industri Ilegal

Berita, Mamuju491 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Dugaan maraknya pembalakan liar di wilayah hutan Mamuju dan para pelaku industri yang tidak mengantongi izin resmi, akhirnya mendapat respon dari Pos Gakkum Mamuju Seksi II Palu Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.

Indra, L Marundu, SH selaku Kanit penyidikan Pos Gakkum Mamuju Seksi II Palu Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi mengatakan, pada tahun lalu terkhusus di wilayah Tapalang, kami pernah diminta oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk back up dan memang ada beberapa perusahaan yang tidak mengantongi izin resmi, dan itu sudah di policeline.

Dari proses tersebut, pihaknya mengaku belum mendapat informasi dari Dinas Kehutanan Sulbar terkait kelanjutan pada perusahaan yang tidak memiliki izin.

“Karena kegiatan itu adalah kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka kami tentu menunggu tindak lanjut dari semua proses kemarin, hanya saja sampai hari ini belum ada informasi terkait proses izin dari perusahaan tersebut,” kata Indra Marundu.

Lebih jauh Indra Marundu menegaskan, jika memang perusahaan tersebut belum memiliki izin dan tiba pada waktu yang telah ditetapkan dalam aturan, maka kami akan melakukan tindakan melalui upaya hukum.

Tak hanya itu, Indra Marundu menjelaskan bahwa, sampai saat ini belum ada data yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat mengenai luas kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi terbatas termasuk hutan produksi.

Ada banyak permasalahan yang kemudian ditemukan oleh Pos Gakkum Mamuju saat turun ke lapangan, dimana ada beberapa pemukiman masyarakat yang sudah ada sebelum kawasan itu ditetapkan,” jelas Indra Marundu.

Sehingga, dia meminta kepada DPRD, Gubernur, Dinas Kehutanan Sulbar untuk bersama – sama turun langsung dalam rangka mencari solusi.

“Jadi, atas problem tersebut, kami justru berharap DPRD, Gubernur, Dinas Kehutanan dan personilnya untuk bersama – sama ke lapangan dalam rangka mencari solusi terbaik,” harap Indra Marundu.

Ditanya soal sikapnya pada dugaan maraknya pembalakan liar dan sejumlah industri yang tidak mengantongi izin, Indra Marundu memastikan jika ada laporan secara resmi tentu akan ditindaki melalui proses hukum.

“Iya, jika ada laporan secara resmi terkait pembalakan liar dan perusahaan industri yang tidak mengantongi izin, tentu akan kami tindaki sesuai proses hukum yang berlaku,” sebut Indra Marundu.

Meski demikian, Indra juga menyampaikan bahwa ada sejumlah perusahaan industri yang sudah memiliki izin resmi namun kadang disalah gunakan untuk melakukan aktivitas di wilayah hutan.

Ada juga sejumlah perusahaan industri yang mengantongi izin resmi, namun kadang disalah gunakan dengan melakukan pekerjaan di beberapa kawasan yang tidak ditunjuk dari BPHP,” kunci Indra Marundu Kamis 24 Maret 2022.

[Riadi]

Komentar