Darasaksara.com – MAMUJU – Dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP) terhadap pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang tergabung dalam Aliansi Gempur pada Rabu 3 Mei 2023 di Depan Kantor Bupati Mamuju kemarin.
Pada aksi tersebut, bentrok antara Mahasiswa dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol -PP) tak terhindarkan.
Diketahui beberapa massa aksi mengalami luka yang diduga akibat tindakan represif oknum anggota Satpol-PP yang berjaga saat itu.
Atas adanya insiden tersebut, sejumlah aktivis Mahasiswa ikut mengecam apa yang dialami oleh rekannya.
Sekertaris Umum PMII Cabang Mamuju, Refli Sakti Sanjaya mengatakan, tujuan kegiatan demonstrasi dari elemen Mahasiswa yaitu sudah pasti ingin menyampaikan aspirasi, kepentingan umum kepada pihak pengurus Negara atau Pemerintahan, bukan justru tujuannya ingin mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan.
“Jika terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap massa aksi, itu artinya Pemerintah tidak mampu mendengarkan dan menerima dengan baik kegiatan demonstrasi ini,” kata Refli.
Padahal menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa tak jarang bukan berangkat dari kepentingan rakyat banyak.
Lebih jauh Refli menjelaskan bahwa, tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP terhadap kawan-kawan kami dalam aliansi Gempur beberapa waktu lalu, adalah bukti bahwa Pemerintahan Kabupaten Mamuju terkesan anti kritik.
Bagi Mahasiswa yang akrab disapa Sakti ini bahwa Pemerintahan yang anti kritik tentu akan menjadi lawan semua masyarakat.
Sakti menegaskan bahwa, tubuh Pemerintahan yang cenderung anti kritik tentu akan menjadi lawan semua masyarakat termasuk mahasiswa di negara yang menganut sistem Demokrasi ini.
“Jadi, Pemerintahan yang anti kritik adalah pintu awal menuju Pemerintahan yang otoriter dan korup,” kunci Sakti, Jumat 5 Mei 2023.
[Faidah]
Komentar