Respon APHTN HAN Sulbar Pada Aksi Demonstrasi Mahasiswa

Mamuju, Uncategorized357 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju – Aksi demonstasi Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) pada 11 April 2022 lalu, sepertinya akan dilakukan kembali pada 21 April 2022 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN )Sulawesi Barat, Dr. Rahmat Idrus mengatakan, kalau hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, jelas dijamin konstitusi sebagaimana dalam pasal 28E ayat (3).

Sementara terkait tuntutan mahasiswa tentang penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, menurut Rahmat Idrus bahwa hal ini penting untuk dikaji dan disuarakan.

” Saya kira ini yang perlu dikaji apakah penting disuarakan, mengingat hal tersebut sudah final dalam UUD 1945, terkait masa jabatan presiden telah ditegaskan dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudah nya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” kata Rahmat.

Tak hanya itu, untuk siklus pemilu secara tegas juga diatur dalam Pasal 22E ayat (1) telah mengatur dan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur perlima tahun,” imbuhnya.

Lebih jauh, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju ini menjelaskan bahwa, kedua issu ini sudah jelas, dimana jika kekhawatiran DPR/MPR mau mengamandemen UUD 1945 terkait kedua hal tersebut, ruangnya juga sangat sulit dan rigid untuk saat ini.
Hal itu bisa dilihat Pasal 37 UUD hasil amandemen yang mengatur bahwa usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR , di ayat (3) dan ayat (4) sehingga sangat sulit untuk mengamandemen UUD saat ini.

Sementara, terkait rencana aksi BEM SI pada tanggal 21 April 2022 mendatang yang disebut – sebut akan menyerukan harga – harga bahan pokok dan BBM, dirinya menilai bahwa itu sangat urgen dan penting untuk disuarakan.

Rahmat menjelaskan, jika issu lain seperti bagaimana menormalisasi harga-harga bahan pokok dan harga BBM, saya kira ini urgent dan penting untuk terus disuarakan sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD dasar bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dirinya juga tak lupa menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa itu merupakan fungsi mahasiswa dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.

” Jadi selain itu, aksi demonstrasi itu perlu dimaknai bahwa fungsi mahasiswa sebagai pilar kekuatan rakyat untuk mengontrol pemerintahan,” kunci Rahmat Minggu 17 April 2022.

[Riadi]

Komentar