Soroti Tambang Ilegal Di Sulbar, HMI Cabang Mamuju Gelar Aksi Unjuk Rasa

Mamuju250 Pembaca

Darasaksara.com – MAMUJU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Senin 31 Juli 2023.

Dalam aksinya kali ini, Mereka menyoroti sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Sulbar yang dianggap tidak maksimal dan tidak sesuai aturan.

Koordinator Lapangan Wardian mengatakan, terbaru DPRD Sulbar menemukan praktek pengerukan tambang emas ilegal yang ada di desa Sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat.

Tak hanya itu, menurut Wardian hal yang hampir serupa terjadi di lingkungan Ampallas, Kecamatan Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat, dimana ada aktivitas pertambangan disepanjang bantaran sungai Ampallas yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

“Kami menduga bahwa pertambangan ini salah satu faktor penyebab seringnya terjadi banjir hingga merendam ruas jalan Trans Sulawesi,” kata Wardian.

Sementara, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju, Dahri menyampaikan bahwa, posisi pertambangan pasir tersebut diduga berada dalam kawasan hutan lindung. Dimana menurutnya, ini tentu melanggar Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 2 (1) yakni di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah.

Dia menilai bahwa, lemahnya pengawasan dan kajian yang dilakukan instansi terkait menyebabkan pelaku tambang menjadi agresif dalam melakukan eksploitasi terhadap lingkungan.

Para aktivis HMI Cabang Mamuju ini pun juga menyoroti kinerja Dinas Pariwisata Provisi Sulawesi Barat yang dianggap tidak transparan dalam melakukan event.

“Event Gema Sulbar yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Sulbar beberapa waktu lalu, kami anggap tidak transparan, ada dugaan upaya pelanggaran yang disembunyikan oleh oknum penyelenggara,” tegas Dahri.

Pada kegiatan gema Sulbar kata dia, tidak efektif dalam upaya peningkatan sektor pariwisata di Sulbar.

“Event itu juga kami anggap tidak efektif dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di Sulbar, belum lagi output dari kegiatan yang hanya sebatas ceremonial,” simpul Dahri.

Pada selebaran yang dibagikan massa HMI Mamuju pada aksi unjuk rasa kali ini, terdapat 9 poin tuntutan diantaranya :

1. Meminta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang ada di Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Meminta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk meninjau aktivitas tambang di Ampallas, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang diduga merusak kawasan hutan dan menerobos hutan lindung.

3. Meminta Kepala Dinas DLHK Sulbar untuk segera mengkaji dampak lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang di Ampallas, dan mencabut izin tambang apabila merugikan.

4. Mendesak dinas PTSP Provinsi Sulawesi Barat untuk segera meninjau kembali dan mencabut izin tambang di Ampallas.

5. Meminta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menghentikan aktivitas tambang emas di Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah karena tidak memiliki izin atau ilegal.

6. Meminta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak hanya menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan event.

7. Meminta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk terbuka soal dokumen pelaksanaan gema Sulbar.

8.Meminta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk berhenti melakukan kolusi bersama DPRD.

9. Meminta Dinas Pariwisata untuk mendorong dan mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sulbar.

Dari pantauan laman ini, setelah beberapa jam berorasi di depan kantor Gubernur Sulbar, massa aksi tak kunjung ditemui oleh pihak Pemprov Sulbar, hingga pada akhirnya massa sempat bersitegang dengan Satpol PP.

[Faidah]

Komentar