Tak Ada Kejelasan Di Daerah, Arwan Aras Pertanyakan DTH Bencana Sulbar

Mamuju, Nasional757 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Pada rapat kerja komisi VIII DPR RI yang menghadirkan Mentri Sosial, Mentri Keuangan dan BNPB, sejumlah problem yang selama ini dibincang di Sulawesi Barat terkait penanganan masalah bencana kembali menguak.

Pasca kunjungan Kepala BNPB dan Mentri Sosial ke Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 lalu, Arwan Aras selaku anggota DPR RI Komisi VIII dapil Sulawesi Barat menyebut ternyata sejumlah problem kemudian bermunculan.

Dari fakta dilapangan, menurut politisi PDI Perjuangan ini bahwa kurangnya koordinasi yang ada di pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga Arwan mengaku merasa bingung saat dirinya ingin melakukan komunikasi terkait penanganan bencana di Sulbar.

” Saya selaku anggota DPR RI merasa bingung mau kemana, ke Kementrian sosial itu beda, ke BNPB terutama di daerah seperti BPD itu juga berbeda Persfektif, sehingga ini perju penjabaran secara komprehensif mengenai undang – undang penanggulangan bencana agar di daerah juga bisa satu persepsi,” ungkap Arwan pada rapat yang digelar pada Selasa (16/03/21) kemarin.

Tak hanya itu, Arwan juga kembali melayangkan pertanyaan kepada Kepala BNPB pada momen tersebut terkait proses penggunaan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk bencana Sulbar dari tiga Kabupaten yakni Mamuju, Mejene dan Mamasa, sebagai upaya memperjelas apakah memang sudah disalurkan atau belum.

Lebih jauh, Arwan mengungkapkan bahwa dari penjelasan Kepala BNPB, Doni Munardo dimana untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) Kabupaten Mamuju, itu sudah disalurkan selama 3 bulan ke depan sejumlah Rp. 500.000 per keluarga.

” Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNPB, bahwa DTH ini sangat penting, karena harapannya adalah agar masyarakat tidak lama di pengungsian,” ujar Arwan.

Saat ditanya soal harapannya untuk proses penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para penyintas di Sulbar, secara tegas Arwan menjelaskan, yang jelas, sejak terjadinya bencana saya selalu mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperhatikan pemenuhan hak – hak dasar penyintas bencana.

Termasuk bantuan – bantuan dari pihak swasta atau organisasi, agar diatur sebaik mungkin sehingga tersalur baik, dilakukan secara terbuka agar semua jelas,” imbuhnya.

Sementara untuk DTH ini, sejak awal saya juga kejar, dimana kita dapat info melalui media, terus ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk Pemerintah Daerah, hanya tidak jelas dan tidak adanya informasi yang akurat di Daerah mengenai dana ini,” Jelas Arwan.

Atas tidak jelasnya informasi yang ada di Daerah mengenai penggunaan DTH tersebut, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Sulbar ini mengaku memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kepala BNPB

Karena di Daerah tidak ada kejelasan, kesempatan kemarin saya gunakan untuk bertanya langsung  ke Kepala BNPB dan ternyata sudah tersalurkan untuk 3 bulan kedepan, namun kembali lagi ke Daerah apa itu betul sudah sampai atau belum,” kata Arwan.

Untuk yang sudah tersalurkan seperti dana ahli waris kemarin, itu saya tidak mau ditunda – tunda karena dengan alasan yang tidak penting, sehingga sebaiknya pemerintah daerah juga segera menyalurkan Dana Tunggu Hunian itu,” tegas Arwan.

Hal yang juga tak kalah urgen adalah kepala BNPB, Doni Munardo juga meminta Verivali pendataan untuk rumah rusak ringan, rumah rusak sedang dan rumah rusak berat di percepat, agar mereka segera mengajukan permintaan dana ke Kementrian Keuangan, dan ini juga perlu dicermati, karena menurut saya, sampai hari ini pendataan itu saya tidak tahu sudah sampai dimana,” simpul Arwan, Kamis (18/03/21).

Penulis   : Nur Arafah Mansyur

Editor      : Darasaksara.com

Komentar