Tim Lawyer Habsi – Irwan : Ada Apa Dengan KPU Mamuju ?

Mamuju1,034 Pembaca

Darasaksara.comMamuju – Dugaan penggunaan ijazah palsu di Pilkada Mamuju, nampaknya masih terus bergulir.

Beberapa waktu lalu, KPU Mamuju telah menyampaikan klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu oleh salah satu bakal pasangan calon di Pilkda Mamuju, dimana pihaknya telah mamastikan bahwa ijazah atas nama Ado’ Mas’ud itu sah dan benar.

Sebelumnya, melalui ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut bahwa nama yang terdapat di E- KTP dan Ijazah atas nama Ado Mas’ud itu sah dan benar, ijazah itu sah dikeluarkan oleh pihak UVRI pada saat itu yang sekarang berubah nama menjadi Karya Dharma.

Lebih jauh Hamdan menjelaskan bahwa, karena kami tidak mau dikatakan itu pernyataan sepihak dari pihak kampus, dimana Karya Dharma ini merupakan kampus swasta, yang secara otomatis kampus swasta itu dikoordinir oleh Lembaga Layanan Dikti (L2 – Dikti) Wilayah Sulawesi dan Gorontalo, maka kami juga sudah menerima surat dari L2 – Dikti dan menyatakan bahwa Ado’ Mas’ud yang ada di ijazah itu sah sesuai dengan peraturan kementrian.

Sehingga, bagi Hamdan tidak usah diributkan lagi terkait ijazah dari Ado Mas’ud, ini sudah clear, dimana sudah ada pengakuan dari pihak kampus dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui L2- Dikti, bahwa apa yang terdapat di E- KTP dan Ijazah Ado’ Mas’ud itu sah.

Menanggapi hal tersebut, Tim Lawyer pasangan Habsi – Irwan menyayangkan apa yang menjadi klarifikasi KPU Mamuju terkait indikasi penggunaan ijazah palsu di Pilkada Mamuju.

” jadi terkait indikasi adanya ijazah bodong yang tidak sesuai dengan NIM, kemarin kami selaku tim kuasa hukum pasangan Habsi – Irwan, telah melayangkan surat kepada KPU Mamuju, dimana mempertanyakan mengenai penjelasan yang disampaikan melalui sebuah rapat dan beredar luas di media sosial.Pada rapat tersebut telah disampaikan bahwa tidak usah mempersoalkan masalah ijazah, karena sudah ada rekomendasi dari pihak kampus dan L2 – Dikti yang menegaskan bahwa ijazah dari Ado’ Mas’ud itu sah.

Erwin mengaku setelah  melayangkan surat ke KPU Mamuju, pihaknya telah bertemu langsung dengan salah satu komisioner KPU untuk mempertanyakan kebenaran adanya surat dari L2- Dikti itu, namun dari hasil pertemuan tersebut diakuai KPU tidak memperlihatkan bukti berupa surat yang dimaksud.

” Hal yang pertama yang kami sangat sayangkan adalah KPU Kabupaten Mamuju tidak memperlihatkan surat tersebut dengan alasan surat itu sifatnya rahasia, karena menurut mereka surat itu hanya diperuntukkan untuk KPU saja dan tidak untuk orang lain,” jelas Erwin.

Menurut Erwin, bagaimana mungkin hal yang sifatnya rahasia itu disampaikan luas melalui media sosial, dimana ada pengakuan dari ketua KPU Mamuju bahwa surat itu ada, dan pada saat kita mau melihat surat itu, tetapi justru tidak diperlihatkan.

Bagi Erwin, ada pernyataan yang inkonsisten dari dari KPU Mamuju, dimana  dibeberapa hari terakhir, KPU Mamuju menyebutkan bahwa masalah ijazah palsu itu bukan kewenangan KPU, itu ranahnya pidana, tetapi kemarin setelah kami menyurat ke KPU, mereka sendiri mengakui bahwa KPU yang ke L2 – Dikti untuk mencari tau apakah Ijazah tersebut asli atau palsu. Tentu ini membuktikan adanya inskonsistensi pernyataan, dimana disatu sisi mereka mengaku tidak punya kewenangan untuk memastikan ini ijazah asli atau palsu, disatu sisi mereka yang langsung ke L2- Dikti terjun langsung untuk mencari tau.

Tim Lawyer Habsi – Irwan ini meminta kepada KPU Mamuju untuk bersikap secara netral dalam menjalankan tugasnya selaku penyelenggara.

” Kami meminta kepada KPU untuk tetap netral dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

Sementara ditempat yang sama, Akriadi yang juga merupakan tim Lawyer Habsi – Irwan menilai adanya kejanggalan dari apa yang disampaikan oleh KPU Mamuju.

” Pernyataan dari KPU Mamuju bahwa surat dari L2 – Dikti itu ada, dimana ketika kita singkronkan dengan forlap yang disediakan oleh Dikti, itukan tidak ada muncul, artinya ada kejanggalan,” ungkap Akriadi.

Kalau memang Dikti mengatakan bahwa ijazah tersebut sudah sesuai, kenapa tidak dipublikasikan di forlap dikti, karena itu menjadi kewajiban, dan antara KPU RI dan Dikti sudah menandatangani M.o.U di tahun 2015,” pungkas Akriadi.

Senada dengan itu, Nasrun, SH juga menyayangkan statemen ketua KPU Mamuju beberapa waktu lalu.

Dimana menurutnya, terkait hasil pleno KPU Mamuju yang pada saat itu Komisioner KPU Mamuju dalam hal ini ketua KPU melalui konferensi persnya yang mengatakan untuk tidak mempersoalkan ijazah tersebut, tentu statemen seperti itu kami sangat sayangkan.

Lebih jauh, Nasrun mengungkapkan bahwa, tentu adalah suatu hal yang keliru, jika memang ada surat dari L2 – Dikti lalu disebut sifatnya rahasia, sebab sepengetahuan saya pangkalan data di forlap Dikti itukan bisa diakses secara terbuka.

Perlu kami tegaskan bahwa surat yang kami layangkan ke KPU Mamuju, tujuannya adalah ingin mempertanyakan dan memastikan apakah ada surat resmi dari L2- Dikti itu, namun sampai saat ini hasilnya masih nihil juga,”kata Nasrun.

Ditanya soal langka selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim Lawyer Habsi – Irwan ini dalam mengungkap dugaan penggunaan ijazah palsu di Pilkada Mamuju, ia mengaku ini menjadi kajian serta hal prioritas.

Yang jelasnya kami dari tim Lawyer Habsi – Irwan, bahwa indikasi dugaan ijazah palsu, ini menjadi kajian serta langkah prioritas kami pada saat penetapan pasangan calon, karena ranah hukumnya bukan di KPU tetapi ada di proses peradilan,” kunci Nasrun, Jumat (18/9).

Penulis   : Nur Arafah.

Editor     : Riadi .

Komentar