oleh

Tokoh Pus Harap Pemerintah Pertimbangkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

-Sosbud-381 Pembaca

Darasaksara.comMamuju -Peraturan larangan mudik tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah sebagai Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 dibeberapa daerah yang ada.

Meski demikian, bagi salah satu tokoh masyarakat Pitu Ulunna Salu (PUS) Sulbar, Makmur bahwa pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, karena  akan berimplikasi lebih buruk pada sektor perekonomian terutama yang ada di Desa terkhusus yang berada dalam wilayah terpencil.

Menurutnya bahwa upaya pemerintah dalam meretas penyebaran covid -19 memang ini adalah suatu hal yang sangat penting, meski disatu sisi kita juga harus mempertimbangkan bahwa masyarakat akan merasakan dampak yang lebih besar jika dilakukan sekat – sekat pada perbatasan di wilayah Sulbar.

Sebagai solusi dari hal ini, tentu masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sekiranya tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk pemerintah untuk dapat memperketat aturan tersebut tanpa harus melakukan pembatasan yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat kita,” ujar Makmur.

” Jika dilakukan sekat perbatasan antara Provinsi seperti Sulbar dan Sulsel, Sulbar – Sulteng itu tentu kita sangat setuju, namun jika sekat antar kabupaten, bagi kami pemerintah perlu mempertimbangkan,”terangnya.

Makmur menambahkan, seperti di Daerah kami salah satu Daerah terpencil di Kabupaten Mamamasa, semua kebutuhan harus kami peroleh diluar Kabupaten Mamasa yaitu Kabupaten Mamuju dan Polman, itu kami harus bolak balik, tetapi jika sudah disekat pastinya kami sudah tidak bisa keluar lagi.

Kita sangat berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik atas apa yang saat ini dirasakan oleh masyarakat, terutama jelang hari raya Idul Fitri.” Kunci Makmur.

Penulis  : Yusriadi.

Editor     : Darasaksara.com.

Komentar

News Feed