oleh

Tumpukan Sampah San Penolakan Masyarakat Terhadap TPA: Suatu Tinjauan Berdasarkan Economy Instrument.

Darasaksara.com – Opini – Aco Andi Permasalahan sampah di Kabupaten  Polewali Mandar, mengerucut pada aksi penutupan TPA di Binuang serta aksi penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memindahkan lokasi TPA tepat berada di wilayah teritorinya.

Atas adanya penolakan ini, pada dasarnya berawal dari kegagalan Pemerintah dalam hal mengawasi jalannya penggerak regulasi, kegagalan pemerintah yang dimaksud adalah membiarkan tidak hadirnya tempat pembuangan limbah sementara ditengah-tengah interaksi pasar. padahal, prinsip command and control secara tidak sadar sudah dikenal namun pada tahap control (pengawasan) terabaikan. Hal ini tentu dapat dengan jelas kita lihat bagaimana tumpukan limbah yang mencemari lingkungan berlangsung lama di Labasang.

Sampah atau limbah pada beberapa wilayah di Polewali Mandar telah diklasifikasi sebagai Public Goods, hal ini dapat kita lihat bagaimana penggunaan jasa lingkungan beroperasi dibeberapa wilayah di Daerah. Jasa lingkungan merupakan barang public goods yang bersifat free ride, open access, dan non-rivalry. [Andri Gunawan Wibisana, Jurnal Hukum & Pembangunan ke 38 No. 4].Hanya saja, output daripada serangkaian kegiatan ini begitu lemah, sehingga gagal dalam pengolan akhir. Hal tersebut tentu tidak perlu terjadi dan mulai sekarang baiknya persoalan penanggulangan sampah menjadi sebuah ideology.

Economy Insrument ; satu dari berbagai instrument yang patut jadi praktek.

Pengertian jasa lingkungan sebagai barang publik (public goods) menurut C.D. Kolstad adalah setiap orang memiliki akses dan dapat dinikmati secara bersama-sama. Menjadikannya sebagai public goods adalah wujud campur tangan pemerintah mengintervensi persoalan sampah.

Dibeberapa Negara di dunia intervensi pemerintah (tidak hanya soal sampah) merambah ke sector militer, agama, dan parahnya sampai pada privatisasi seseorang (lihat saja bagaimana pemerintah mengintervensi bagian ter-intim seseorang dengan menganjurkan hanya memiliki 2 dua anak).

Dari akumulasi sampah di Polewali Mandar bila diuraikan maka jenis sampah plastik tergolong banyak disamping jenis sampah lain semisal sampah residu/popok bayi yang pada dasarnya juga adalah terbuat dari unsur plastik. Apabila dicermati sampah plastic memiliki efek merusak yang signifikan, hal ini berdasar daripada plastik membutuhkan waktu sekitar 100-500 tahun agar bisa terdekomposisi secara sempurna [efek sampah plastic: Indonesian Enviromental Energy Center]. akibatnya, pencemaran terhadap air, udara, maupun tanah begitu potensial.Maka untuk men-counter hal tersebut, sedari dini diperlukan instrument untuk menangkal penyebaran kuantitas sampah plastik di daerah khususnya Polewali Mandar.

Instrument Economy Sebagai Rules Untuk Taat.

Dengan pendekatan ekonomi atau Instrumen Economy, setidaknya mampu mengatasi kecenderungan memakai plastik sekali pakai. Pendekatan ini sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan eksponen lingkungan hidup yang ditandai dengan lahirnya UU No.23 tahun 1997. Meski demikian, pada praktiknya penggunaan pendekatan ekonomi sebagai salah satu solusi pencemaran lingkungan belum optimal.Pendekatan ekonomi berawal dari prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) [Jurnal Andri Gunawan Wibisana, Instrumen Ekonomi atau Privatisasi pengelolaan Lingkungan]. Polluters pays principle sebagai upaya menekan kecenderungan pemakaian sampah sekali pakai secara berlebihan, terlebih sebagai warning kesadaran individu akan konsumsi, semakin banyak menggunakan plastik, maka semakin banyak pengeluaran lebih ditiap individu. Hal tersebut sebagai agenda menginternalisasi eksternalitas pencemaran lingkungan.

Salah satu model pulluters pays principle menurut Pigou adalah Pajak. Pajak sebagai model untuk mengatasi kegiatan yang mencemarkan lingkungan. Salah satu jenis pajak yang hendak penulis utarakan disini adalah Pajak menurur Greenwood yang dikutip dalam jurnal ilmiah Andri G Wibisana.

Pajak atau charges menururt Greenwood, adalah yang dikenakan bagi setiap penggunaan bahan atau proses yang dapat menimbulkan pencemaran yang disebut sebagai Product Charges, yaitu charges yang dikenakan pada produk yang ketika digunakan dalam proses produksi, dikosumsi dan dibuang berbahaya bagi lingkungan [Brian Greenwood, Looking Ahead: Enviromental Regulation-A Future]. Salah satu contoh menurut penulis (meski hanya bagian kecil dari pengertian semua konsep diatas) adalah mengenakan charges bagi setiap pembelian barang di took terkhusus pada penggunaan plastik sebagai wadah barang konsumsi.

Pengenaan charges sebagai biaya tambahan bagi penggunaan plastic disetiap pembelian barang di toko akan mendorong consumer untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan sebagai wadah barang, dan tidak lupa pada setiap toko harus menyatakan atau memberitahukan bahwa akan adanya biaya tambahan apabila menggunakan plastik sebagai wadah, bagian ini disebut sebagai instumen pendidikan yang berkonsekuensi pada kesadaran individual.

Payung Hukum Ekonomi Instrumental.

Sebagai Negara hukum, pembuatan peraturan tanpa disadari dengan norma dasar tidak sah dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana dalam pandangan Piramida Hukum Hans Kelsen. Pada poin ini, untuk menjamin adanya norma bagi pembuatan peraturan sebagai jalan ketaatan individu atau masyarakat dalam kehendak pemerintah terhadap kelestarian lingkungan, dibutuhkan satu regulasi berskala daerah atau lebih dikenal Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur pengendalian sampah dalam hal penggunaan plastik secara berlebihan.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, telah memeberikan ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan insentif maupun disinsentif. Atas dasar norma ini, maka Pemerintah daerah Polewali Mandar berkesempatan untuk membuat satu regulasi  supaya masyarakat taat (meski secara instruktisional) dalam menangkal pencemaran lingkungan.

Sebagai tambahan, penggunaan charges plastik bagi setiap pembelian barang di toko telah diterapkan di Jakarta khususnya pembelian di toko waralaba sejenis Alfamart dan kawan sejenisnya. Penulis menilai hal tersebut dapat Polewali Mandar Adopsi namun memperluas lagi kepada pedagang-pedagang kali lima agar melakukan hal yang sama.

Komentar

News Feed