Wacana Penundaan Pemilu 2024, Begini Perspektif Dekan FH Unika Mamuju

Berita549 Pembaca

Darasaksara.com – Mamuju –Wacana penundaan Pemilu pada Tahun 2024 mendatang, kini semakin hangat dibincang.

Issu penundaan Pemilu 2024 ini, tentu mendapat dukungan dari sejumlah Partai Politik di tingkat Nasional yang implikasinya akan berujung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Merespon hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju, Padli, S., SH.,MH mengaku telah ikut mengamati sejak awal bergulirnya wacana tersebut.

“Kami selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju dengan adanya issu yang belakangan dimunculkan oleh sejumlah pimpinan partai, dimana mereka menginkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui penundaan pemilu, juga telah mengamati,” kata Padli.

Menurutnya setidaknya ada tiga partai politik yang getol mendorong soal penundaan Pemilu diantaranya, partai PKB, partai PAN dan partai Golkar.

Belum lagi kata Padli, saat adanya instrumen politik yang dibangun pada tataran elit. Seperti baru – baru ini Jokowi mengundang Megawati, Ketua Partai Golkar bertemu dengan Surya Paloh sebagai ketua DPP NasDem yang tentu akan melahirkan sejumlah spekulasi publik terhadap wacana penguatan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih jauh, dirinya menilai bahwa jika pun elit partai politik serius melakukan upaya perpanjangan masa jabatan presiden melalui issu penundaan Pemilu 2024 mendatang, ini dalam tinjuan hukum tentu melanggar konstitusi.

“Jadi, jika kita berdasarkan pada konstitusi, Undang – Undang Dasar 1945 dalam pasal 7 Amandemen ke -1 dimana masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya sampai 5 Tahun, tidak ada yang termaktub sampai 3 periode yang artinya masa jabatan itu sudah diatur,” kata Padli.

Selain itu, ini juga dikuatkan dalam TAP MPR Nomor 13 Tahun 1998 yang didalamnya membatasi masa jabatan presiden, dimana TAP MPR ini muncul akibat dari masa reformasi.

Sementara Padli mengaku bahwa tentu akan selalu berbeda jika wacana ini dilihat dalam perspektif politik, sebab negara kita ini adalah negara demokrasi, dimana kita tidak bisa membatasi seseorang atau politisi untuk berpendapat, meski demikian tentu harus selalu berlandaskan konstitusi.

Ditanya soal potensi terjadinya trush publik pada lembaga DPR jika upaya ini bisa terwujud, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju yang saat ini tengah menjalani program doktor ilmu hukumnya mengaku bahwa hal ini sangat memungkinkan terjadinya konflik interes ditengah masyarakat.

“Jika kita melihat para pimpinan partai yang tetap ingin mendorong hal ini, sementara disatu sisi ini bertentangan dengan keinginan masyarakat, maka tentu mereka akan merasa kekuasaannya diambil alih oleh pimpinan partai atau wakil kita di DPR,” ungkap Padli.

Kita ketahui bersama bahwa, masyarakat yang memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden lalu kemudian ada upaya mengambil alih hak mereka dalam penentuan perpanjangan masa jabatan, tentu ini tidaklah mencerminkan sebuah Negara demokrasi jika tanpa adanya persetujuan masyarakat itu sendiri.

Tak hanya itu, Padli melihat bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU nomor 21 Tahun 2022 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan umum yang tentunya berdasarkan konstitusi, jika ada upaya untuk membatalkan tentu ini juga sudah bertentangan dengan konstitusi kita.

Bahwa kemudian jika para elit politik kita ingin menentukan sebuah produk hukum tentu itu adalah hal yang sah – sah saja, namun harus tetap taat asas, harus taat dan patuh terhadap undang – undang dasar 1945.

Sementara atas upaya dalam melakukan langkah – langkah politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024, dirinya melihat bahwa, tentu bukan suatu hal yang mustahil namun amandemen Undang – Undang itu harus dilakukan, tetapi melihat kondisi sekarang belum ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh DPR untuk mengamandemen Undang – Undang.

Jika harus dilakukan amandemen untuk mengubah, tentu harus tetap melihat persoalan yang dianggap cukup krusial di Negera kita saat ini,” pungkas Padli.

[Riadi]

Komentar